SuaraBatam.id - Kartu kendali gas elpiji 3 Kilogram (Kg) untuk masyarakat kurang mampu dan para pelaku UMKM di Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), mengalami kendala. Hal ini disampaikan Sekretaris Disperindagin Tanjungpinang, Muhammad Amin.
Menurutnya, kartu kendali gas elpiji subsidi ini tidak bisa diterapkan jika belum dilakukan tanda tangan MoU antara Pemko Tanjungpinang, PT Pertamina, dan Bank BNI.
“Kemarin tanggal 14 Desember kami sudah agendakan MoU, Wali Kota Tanjungpinang sudah mengirimkan surat ke Pertamina. Tapi batal karena ada perubahan regulasi di Pertamina, aturan mereka sekarang tak bisa kantor wilayah di Kepri yang tanda tangan, tapi general menajernya,” kata Amin, dilansir laman Batamnews, Kamis (17/12/2020).
Ia menuturkan, pihaknya memiliki akses terbatas dalam menjalin komunikasi dengan General Manager Pertamina di Medan.
Dirinya berharap, sales area Pertamina di Kepri bisa memfasilitasi untuk berkomunikasi dengan General Manager Pertamina.
“Agar bisa melakukan MoU, ini bisa terlaksana bila sudah ditanda tangan Pertamina, untuk bisa terlaksananya ini sangat besar pengaruh peran dari Pertamina,” sebut Amin.
Seiring menunggu MoU dengan Pertamina, pihaknya saat ini tengah melakukan pendataan bagi masyarakat kurang mampu dan para pelaku UMKM, untuk penerima kartu kendali gas elpiji 3 kg tersebut.
“Kuotanya hanya 60 ribu, nantinya rencana launching kartu kendali ini 6 Januari medatang, untuk sementara kartu kendali hanya 2500 dulu dibagikan pas saat launching,” pungkas Amin.
Baca Juga: Pleno Rekaptulasi Suara Tanjungpinang Terbatas, Awak Media Tak Boleh Masuk
Berita Terkait
-
Bak Nonton Liga 1, Napi Tanjungpinang Nobar Perhitungan Suara Pilkada Kepri
-
Pencoblosan Pilkada 2020, BMKG Sebut Ada Potensi Hujan di Kepulauan Riau
-
Pelaku Pembunuhan Sadis PSK Pakai Martil di Tanjungpinang Dibui 12 Tahun
-
Pilkada Serentak 2020, Polres Tanjungpinang Rapid Test Ratusan Personel
-
Sopir Travel di Tanjungpinang Dibegal Rampok Sadis, Dada Ditusuk
Terpopuler
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Sultan Buka Suara soal Hutan untuk Barak Militer, Jangan Asal Tebang Pohon
- Tol Jogja-Solo Trihanggo-Junction Sleman Ditarget Beroperasi Fungsional Saat Nataru
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
Anggota Intelkam Polda Kepri Ditemukan Meninggal di Rumah Dinas
-
UMP Kepri 2027 Naik 9,02 Persen, Resmi Jadi Rp4,22 Juta
-
Truk Kopdes Tiba di Batam, Pemprov Kepri Ngaku Belum Terima Laporan
-
Kabur dari Brebes ke Jakarta dan Tanjungpinang, DPO Rp600 Juta Ditangkap di Batam
-
Polda Kepri Gerebek Kampung Madani Batam, 18 Orang Positif Narkoba