Politik Melayu di Tapal Batas Negeri Kepulauan Riau

Ia berharap tokoh yang memimpin Anambas ke depan merupakan pemimpin yang amanah.

"Perhatikan kesejahteraan masyarakat, pembangunan yang merata," kata Sunadi yang tidak melanjutkan pendidikan setelah lulus SMP.

Mochtar (56), yang sehari-hari bekerja sebagai nelayan di Pulau Ladan, berharap kepala daerah yang memenangi pilkada dapat meningkatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan.

"Kalau bisa bangun sekolah yang berkualitas, yang fasilitas kesehatan yang baik. Jadi, anak-anak kami tidak susah ke sekolah. Kalau ada yang sakit, tidak perlu dirawat sampai ke Batam dan Tanjungpinang," ucapnya.

Baca Juga: Dua Pegawainya Terlibat Kasus Mesum di Mobil, Sekda: Iya, Hononer

Ia juga berharap politikus yang lahir dari pilkada merupakan pemimpin yang prorakyat dan tidak koruptif.

"Peduli dengan kami, dekat dengan kami. Jangan korupsi kalau mau hidup berkah," katanya.

Politik Uang

Bawaslu setempat menduga Pilkada 2020 rawan politik uang. Namun, hal ini sulit dibuktikan.

Anggota Bawaslu Kabupaten Anambas Liber Simaremare mengatakan bahwa pihaknya cukup banyak menerima laporan terkait dengan dugaan politik uang. Namun, orang yang memberi informasi tersebut tidak mau membuat laporan resmi.

Baca Juga: Kepergok Warga, Dua Sejoli Berbaju PNS di Kepri Lagi 'Gituan' Dalam Mobil

"Kami didesak untuk mengambil tindakan tegas oleh tim salah satu pasangan calon. Namun, informasi awal itu tidak dilengkapi data. Padahal, penerima uang itu dapat melaporkan kepada kami untuk segera ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku," ujarnya.

Sampai sekarang, kata dia, pihaknya belum menemukan maupun menerima laporan resmi terkait dengan politik uang.

Liber mengingatkan pemberi dan penerima uang untuk "membeli" suara dapat dikenai sanksi pidana. Oleh karena itu, dia mengajak seluruh masyarakat untuk menolak politik uang.

Politik uang tidak mendidik masyarakat, bahkan meruntuhkan nilai-nilai demokrasi dalam pilkada. Politik uang melahirkan pemimpin yang cenderung koruptif sehingga praktik yang mengancam nilai-nilai demokrasi harus ditolak bersama.

Bawaslu setempat mengingatkan kepada peserta pemilu untuk tidak melakukan politik uang. Peserta pemilu memiliki tanggung jawab dalam memberi pendidikan politik kepada masyarakat.

Pada Pemilu 2014, Bawaslu Kabupaten Anambas mengungkap kasus politik uang yang dilakukan oleh caleg, kemudian didiskualifikasi sehingga tidak dapat dilantik sebagai anggota DPRD Lingga meski memperoleh suara cukup signifikan.