- Gubernur Kepri Ansar Ahmad resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi tahun 2027 sebesar Rp4.229.356.
- Penetapan upah minimum tersebut tertuang dalam surat keputusan gubernur yang diterbitkan pada 20 November 2026.
- Besaran upah baru ini mengalami kenaikan sebesar 9,02 persen dari tahun sebelumnya berdasarkan kesepakatan bersama.
SuaraBatam.id - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp4.229.356. Angka tersebut naik Rp349.836 atau 9,02 persen dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp3.879.520.
Penetapan UMP Kepri 2027 itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepri Nomor 1233 Tahun 2026 tertanggal 20 November 2026 tentang Upah Minimum Provinsi Kepri 2027.
Selain UMP, Ansar juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Kepri 2027 sebesar Rp4.253.968. Jumlah tersebut meningkat 9,02 persen dibandingkan UMSP 2026 sebesar Rp3.902.096.
"Penetapan UMP ini berdasarkan rekomendasi dari dewan pengupahan, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian serta kelangsungan berusaha perusahaan-perusahaan di Kepri," katanya, Jumat (20/11/2026).
Menurut Ansar, penetapan upah minimum tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Ia menjelaskan, penghitungan UMP 2027 masih menggunakan formula dalam PP Nomor 49 Tahun 2025. Namun, terdapat perubahan pada rentang indeks alfa yang sebelumnya berkisar 0,5 hingga 0,9 menjadi 0,5 hingga 1.
"Perhitungan UMP 2027 masih menggunakan formula dalam Peraturan Pemerintah 49 Tahun 2025, tetapi ada sedikit perubahan terhadap range Indeks Alpha yang dari sebelumnya berkisar antara 0,5-0,9 menjadi 0,5-1," ujar Ansar.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kepri Diky Wijaya mengatakan, Dewan Pengupahan Kepri telah menggelar rapat pleno pada 19 November 2026 di Batam.
Rapat tersebut membahas rekomendasi UMP dan UMSP Kepri 2027. Menurut Diky, pembahasan berlangsung cukup alot hingga beberapa kali harus diskors.
Dalam rapat itu, serikat pekerja awalnya mengusulkan indeks alfa sebesar 1,0. Usulan tersebut mempertimbangkan besaran Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Kepri yang berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai Rp5.977.587.
Sementara pihak pengusaha mengusulkan indeks alfa sebesar 0,5. Pengusaha mempertimbangkan kondisi perekonomian dan dunia usaha yang masih berfluktuasi akibat situasi global.
Pihak pengusaha khawatir penetapan UMP 2027 yang terlalu tinggi akan menambah beban perusahaan.
Setelah mendengarkan berbagai masukan dari pemerintah dan kalangan akademisi, serikat pekerja dan pengusaha akhirnya menyepakati indeks alfa sebesar 0,5.
"Setelah mendengarkan berbagai masukan baik dari pihak pemerintah maupun akademisi, akhirnya serikat pekerja dan pengusaha sepakat dengan nilai Indeks Alpha sebesar 0,5, sehingga besaran UMP Kepri 2027 direkomendasikan sekaligus ditetapkan gubernur sebesar Rp4.229.356," tegas Diky. (Antara)