SuaraBatam.id - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) turun tangan untuk mencegah praktik persekongkolan biaya pelayaran dan pelabuhan di Batam, Kepulauan Riau. Hal ini ditegaskan oleh Ketua KPPU, M. Fanshurullah Asa, dalam pertemuan dengan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) pada 28 Juni 2024.
"Kami meminta jangan ada persekongkolan biaya pelayaran dan pelabuhan di Batam," kata Ketua KPPU M Fanshurullah Asa dalam keterangan di Jakarta, Sabtu. Fanshurullah menyampaikan hal itu kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) saat pertemuan dengan Direktur Badan Usaha Pelabuhan BP Batam Dendi Gustinandar pada Jumat (28/6), di Pelabuhan Ferry International Batam Centre.
KPPU melakukan peninjauan langsung ke Pelabuhan Ferry International Batam Centre dan bertemu dengan Direktur Badan Usaha Pelabuhan BP Batam, Dendi Gustinandar.
Dalam kunjungannya, KPPU menekankan pentingnya menjaga persaingan usaha yang sehat di sektor pelayaran dan pelabuhan, khususnya terkait dengan penetapan harga tiket feri dan proses tender pembangunan pelabuhan baru.
Baca Juga:Modus Baru Penggelapan Mobil di Batam: Tawarkan Take Over, Bawa Kabur Puluhan Unit!
Penyelidikan Kenaikan Harga Tiket Feri dan Dugaan Persekongkolan Tender
KPPU saat ini tengah menyelidiki kenaikan harga tiket feri dari Batam ke Singapura dan sebaliknya yang dilakukan secara bersama-sama oleh empat perusahaan operator kapal feri.
Selain itu, KPPU juga menerima laporan masyarakat terkait dugaan persekongkolan dalam tender pembangunan pelabuhan baru di Batam dengan nilai investasi Rp3,4 triliun.
"Dengan dilakukannya peninjauan langsung pada lokasi rencana pembangunan pelabuhan, KPPU turut mengadvokasi BP Batam terkait proses tender yang sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat," kata Fanshurullah
Baca Juga:Tim SAR Cari Jasad Pria di Jembatan Barelang, Sempat Bermain Ponsel Sebelum Akhiri Hidup
