SuaraBatam.id - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad menuntut agar Wali Kota Batam, Muhammad Rudi bertanggung jawab atas pernyataan yang menyebut Pemerintah Kepulauan Riau dalang demo Rempang.
Melansir Batamnews--jaringan suara.com, Ansar mengaku kesal dengan tudingan itu.
"Kalau informasi yang tidak pasti dan tidak jelas, sebaiknya tidak disampaikan. Beliau harus bertanggung jawab," tegas Ansar kepada para wartawan, Rabu, 1 November 2023.
Ansar pun mengaku bukan kali pertama mendapatkan tuduhan seperti itu. Namun, Rudi tak memperjelas sosok yang dimaksud.
Baca Juga:Tingkat Stres Generasi Z di Singapura Paling Tinggi di Asia Berdasarkan Studi
"Saya kira Wali Kota Batam sudah beberapa kali berbicara kepada saya. Namun, ketika saya bertanya siapa yang dimaksud, beliau tidak berani memberikan nama," ungkap Ansar Ahmad.
Lanjut Ansar, situasi seperti itu bisa menciptakan kekacauan terutama di saat situasi di Pulau Rempang, Batam.
"Tidak perlu menciptakan opini dan kerumitan yang dapat menimbulkan kekacauan. Sebagai pemimpin, kita seharusnya bersikap bijak dan menyelesaikan masalah ini. Investasi sangat penting bagi kita," tambahnya dengan tegas.
Ansar hanya berpesan, saat ini M. Rudi yang juga sebagai Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) lebih baik fokus pada penyelesaian permasalahan yang terjadi di Pulau Rempang.
Sebelumnya, beredar video Muhammad Rudi, telah menuding Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sebagai aktor intelektual dalam kerusuhan Demo Bela Rempang yang terjadi pada 11 September 2023.
Baca Juga:Sempat Dibiarkan Warga, Pria Tewas di Samping Gereja di Batam Diduga karena Kecelakaan Tunggal
Tudingan itu disampaikan Rudi saat membuka kegiatan Pelatihan Digital IKM dan UKM di Harmoni One, Batam Center, pada Senin, 30 Oktober 2023.
"Alhamdulillah yang kena tahan itu sekarang cerita sendiri. Yang ditahan di Polresta itu. Karena yang nyuruh dulu tidak diurus, uangnya belum lunas, dan tidak diurus ditahan di Polresta," kata Rudi dalam video tersebut.
