SuaraBatam.id - Ratusan mahasiswa gabungan sejumlah perguruan tinggi menggelar aksi demo menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di depan Gedung DPRD Kepulauan Riau, Kota Tanjungpinang, Senin (12/9/2022) pukul 10.00 WIB.
Massa melakukan aksi demonstrasi sembari bernyanyi dan membentuk barisan serta membawa bendera dan spanduk penolakan BBM, "Negara Bukan Milik Rakyat, Tapi Milik Pejabat".
Dalam unjuk rasa tersebut, sempat terjadi kericuhan antara mahasiswa dan pihak kepolisian pada pengamanan.
Mahasiswa berhasil menerobos kawat berduri dengan meninjak, sehingga beberapa kali terjadi dorongan-dorongan dengan petugas keamanan.
"Kami hanya ingin menyampaikan aspirasi, tolong jangan halangi kami dengan kawat berduri," teriak koordinator demo.
Di lokasi terlihat pengamanan Polresta Tanjungpinang, selain barisan tameng kepolisian juga mempersiapkan kendaraan water cannon. Terlihat juga anggota TNI bersiaga membantu dalam pengamaan.
"Kami panas-panasan disini, namun pihak DPRD tidak satu pun menemui kami. Kami paksa masuk, jika Ketua DPRD tidak mau menemui para mahasiswa," kembali teriak salah satu koordinator mahasiswa.
Hampir 2 jam massa menggelar aksi demo, akhirnya Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak menemui para mahasiswa.
Dalam pertemuan tersebut, Jumaga diminta tandatangani tuntutan para mahasiswa. Tuntutan tersebut diantaranya, mendesak DPRD Kepri untuk menolak kebijakan pemerintah pusat terhadap kenaikan BBM.
Kemudian, mendesak DPRD Kepri untuk menyampaikan aspirasi dengan menandatangani secara lembaga mewakili masyarakat Kepri untuk menolak kenaikan BBM. Poin lainnya, para mahasiswa juga meminta DPRD memanggil Gubernur Kepri terkait kebijakan penyesuaian tarif transportasi yang dinilai masih memberatkan masyarakat.
"Kami juga meminta DPRD bisa menyampaikan aspirasi para nelayan di Kepri yang saat ini terdampak atas kenaikan BBM subsidi," kata koordinator mahasiswa.
Menanggapi tuntutan tersebut, Jumaga menyampaikan apa yang menjadi aspirasi para mahasiswa akan ditindaklanjuti.
Jumaga juga mengatakan terkait penyesuai tarif akan dibahas kembali. Sedangkan untuk para nelayan, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran dari DAU dan DAK sebesar Rp 5 miliar untuk bantuan dan subsidi kepada nelayan Kepri akibat kenaikan BBM ini.
"Aspirasi ini saya terima dan saya dengar, kemudian akan saya bawa ke DPRD untuk dibahas bersama anggota dewan lainnya. Mudah-mudahan bisa cepat dan selanjutnya akan disampaikan kepada pemerintah pusat," ujar Jumaga.
Mahasiswa dilarikan ke rumah sakit
Dalam pertemuan mahasiswa dan Ketua DPRD Kepri di bawah terik matahari, berakhir ricuh. Para mahasiswa menilai apa yang menjadi tuntutan, yakni Ketua DPRD Kepri tidak bersedia untuk menendatangani penolakan kenaikan BBM secara lembaga. Desakan tersebut tidak menemui titik terang.
