Dalam Keadaan Hujan, HMI Tanjungpinang-Bintan Berorasi Tolak BBM di Kantor DPRD Kepri

Mereka menentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam orasinya.

Eliza Gusmeri
Rabu, 07 September 2022 | 16:57 WIB
Dalam Keadaan Hujan, HMI Tanjungpinang-Bintan Berorasi Tolak BBM di Kantor DPRD Kepri
Anggota HMI Tanjungpinang-Bintan menggelar unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di DPRD Kepri. (Foto: Elf)

SuaraBatam.id - Guyuran hujan tak gentarkan semangat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Tanjungpinang-Bintan untuk berunjuk rasa di Gedung DPRD Kepulauan Riau, Rabu (7/9/2022).

Mereka menentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam orasinya.

Mahasiswa meminta para pimpinan dan anggota DPRD Kepri agar bisa melanjutkan aspirasi mereka kepada pemerintah pusat agar mencabut kebijakan kenaikan harga BBM.

Melansir Batamnews--jaringan suara.com, Ketua HMI Tanjungpinang, Dion dalam orasinya mengatakan Pemerintah Pusat hendaknya melakukan realokasi anggaran belanja kementerian dan lembaga yang tidak produktif untuk menopang subisidi BBM.

Baca Juga:Ramai-ramai Travel di Pekanbaru Naikkan Ongkos Seiring Kenaikan Harga BBM

Kemudian para pendemo menuntut pemerintah melakukan pengesahan revisi Perpres 191/2014 dengan menyeimbangkan secara matang, serta memvalidasi dan memverifikasi secara tepat dalam pembahasan BBM.


Anggota DPRD Kepri Temui Mahasiswa

Sementara, Wakil Ketua III DPRD Kepri, Afrizal Dachlan yang menemui para mahasiswa di depan kantornya ikut menandatangani nota komitmen yang diajukan oleh para pendemo.

Afrizal mengaku turut prihatin dengan kebijakan naiknya harga BBM yang berdampak buruk bagi masyarakat.

"Seluruh Indonesia tuntutannya pasti sama, meminta menurunkan harga BBM," kata Afrizal.

Baca Juga:Hujan Lebat, Kampung Bina Desa Bintan Jadi Langganan Banjir

Meskipun menurutnya, pemerintah saat membuat kebijakan untuk menaikan harga BBM telah melakukan kajian dan memiliki dasar.

Negara juga diberatkan dengan anggaran subsidi yang besar. Kemudian BBM bersubsidi juga dinikmati masyarakat mampu, dan bukan hanya oleh masyarakat kecil saja

"Kita percaya, Pemerintah sebelum mengambil keputusan telah melakukan kajian," katanya.

Tapi ditambahkan Afrizal, dengan kebijakan itu maka membuat sebagian besar masyarakat terdampak, terutama yang ekonominya lemah.

"Saya merasakan beratnya masyarakat soal kebijakan ini, dan saya berpihak kepada masyarakat. Terutama masyarakat yang ekonominya lemah," ungkap dia.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini