Silpa ini terdiri dari dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), Dana Bagi Hasil (DBH) reboisasi, hingga dana pinjaman oleh PT SMI ke pemerintah daerah senilai Rp180 miliar, masih tetap dianggarkan pada penerimaan pembiayaan daerah tahun 2022.
"Pinjaman PT SMI itu untuk pembiayaan beberapa proyek strategis di Kepri. Dalam pekan ini kita akan lakukan MoU untuk pencairan dananya," ujar Ansar.
Sementara, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengatakan menerima rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan 2022.
Setelah itu, akan dilanjutkan dengan pembahasan bersama oleh Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) Pemprov Kepri.
Menurut dia, berbagai program dan kegiatan yang diakomodir dalam APBD Perubahan 2022 ini diharapkan bisa merancang program dan kegiatan prioritas guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Pembahasannya bakal dipercepat terus agar bisa disahkan tepat waktu," ucap Jumaga. (Antara)
