Nantinya, setiap RT/RW akan mendapat bantuan senilai Rp1,2 juta per orang. Sedangkan posyandu akan mendapatkan bantuan senilai Rp5 juta. Pemprov Kepri akan membagikan bantuan tersebut akan setiap tahunnya.
Senada dengan ini, Hasan menanyakan tujuan dari para oknum yang mencoba memprovokasi perangkat RT/RW dan Posyandu yang menjadi penerima insentif.
Dengan tindakan ini, pihaknya menganggap bahwa tindakan para oknum sama dengan upaya berusaha menganggap Batam agar tidak menjadi bagian dari Kepri
"Apa yang dilakukan para oknum ini tentu saja persepsinya jadi membuat Batam bukan bagian dari Kepri," ungkapnya.
Baca Juga:Tahun Depan Nelayan di Kepri Dapat BPJamsostek
Sebelumnya, ajakan untuk tidak menghadiri pemberian insentif, tersebar sejak Senin (20/6/2022) di sejumlah grup Whatsapp.
Pembagian insentif itu diduga tidak menghargai Wali Kota Batam, Muhammad Rudi karena tanpa koordinasi. Bahkan Salah seorang pengirim ajakn tersebut menilai Wali Kota Batam tak dilibatkan dalam pembagian tersebut.
Oleh sebab itu, ia mengajak para anggota grup tersebut agar tidak hadir alias absen pada acara tersebut.
"Menyampaikan untuk besok jangan ada yang ambil karena maaf sebagai warga negara yang baik atau masyarakat Kota Batam dimana pemimpin kita atau bapak kandung kita. Wali kota sementara dalam hal ini wali kota tidaklah dilibatkan, maka sungguh lah baiknya kita ikuti pemimpin kota kenapa agar pemimpin kota dihargai walaupun yang mengundang gubernur ataupun atasan wali kota," tulisnya di grup tersebut.
Kontributor : Partahi Fernando W. Sirait
Baca Juga:Mantan Gubernur Kepri Isdianto Diperiksa Terkait Kasus Korupsi Dana Hibah
