SuaraBatam.id - Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau (DKP Kepri) membutuhkan anggaran dan peralatan yang memadai untuk mengawasi sumber daya kelautan di wilayah itu.
Kepala DKP Kepri Tengku Said Arif Fadillah mengatakan, pengawasan perairan dari 0-12 mil masih terkendala anggaran untuk mengoperasikan kapal.
"Kami punya tujuh kapal untuk mengawasi perairan Kepri, namun untuk mengoperasikannya membutuhkan anggaran, seperti untuk bahan bakar dan logistik," kata Arif dikutip dari Antara, Sabtu (27/3/2022).
Mantan Sekda Kepri itu mengemukakan membutuhkan peralatan memadai untuk meningkatkan pengawasan dari kapal.
"Selama ini kami gunakan peralatan sederhana," ucapnya.
Arif mengatakan DKP Kepri diuntungkan dengan keberadaan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) di Batam dalam mencegah pencurian ikan. Petugas PSDKP memiliki peralatan yang memadai dalam mencegah dan menangkap pelaku pencurian ikan.
"Kami selalu bergerak bersama mengawasi perairan Kepri," ujarnya.
Selain persoalan itu, Arif mengatakan bahwa jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di DKP Kepri masih sedikit.
"Saat ini hanya ada tiga orang PPNS. Tentu sangat kurang," katanya.
Karena itu, ia mengupayakan agar PPNS yang menangani kasus pencurian ikan ditambah. Apalagi kasus pencurian ikan masih sering terjadi di Perairan Natuna dan Kepulauan Anambas.
"Kami usulkan penambahan 20 PPNS untuk menangani kasus pencurian ikan," ujarnya. (Antara)
