"Tentunya kalau masalah di sana, kita koordinasi juga dengan kepolisian untuk pengamanan infrastruktur. Bukan di sana saja, tapi seluruh objek vital PLN sudah kerjasama dengan polisi," ujar Bukti.
"Kondisi di sana, kalau saya dengar informasi, ada warga yang ditangkap. Nah, itu bukan kewenangan kami, ada pihak kepolisian yang bertanggungjawab. Kalau segi kelistrikan kami yang bertanggungjawab," tambahnya.
Mengenai permintaan warga yang ingin titik lokasi pemasangan SUTT digeser, Bukti menyebutkan hal itu tak bisa dilakukan sebab tak berdasar. Mereka hanya melaksanakan tugas sesuai dengan izin yang ada.
"Kalau terkait dengan permintaan warga agar digeser, dasarnya apa? PLN melaksanakan sesuai perizinan yang ada, baik meliputi titik koordinat, lokasi dan lain-lain. Nggak bisa serta merta minta digeser. Ini negara yang membangun infrastruktur kelistrikan," katanya.
Dari pantauan, kini tampak petugas dari kepolisian dan PLN Batam menghentikan aktivitas pemasangan pasca kericuhan terjadi.
