SuaraBatam.id - KJRI Johor Bahru mencatat 7.000 Pekerja Migran Indonesia (PMI) telah mendaftar untuk pulang ke Tanah Air melalui Batam sepanjang Desember 2021. Satgas memperkirakan terdapat rata-rata 200 orang PMI yang datang setiap hari untuk menjalani karantina.
Sementara sesuai aturan protokol kesehatan, maka setiap PMI harus menjalani karantina selama 10 hari. Dengan begitu setidaknya dibutuhkan sekitar 2.000 tempat tidur.
Saat ini, Pemerintah Kota Batam Kepulauan Riau berharap pihak swasta membantu pemerintah memenuhi kebutuhan tempat tidur sebagai fasilitas karantina COVID-19 untuk pekerja migran Indonesia yang baru tiba dari Malaysia dan Singapura.
"Kami akan coba, mana tahu ada rekan pelaku usaha berkontribusi," kata Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad di Batam, Rabu.
Baca Juga:Tiga Anak di Bawah Umur Jadi Tersangka Pencuri Motor di Batam
Sedangkan jumlah tempat tidur yang tersedia di tiga rumah susun lokasi karantina COVID-19 bagi PMI saat ini sekitar 1.600 unit.
"Terdapat persoalan pada tempat tidur. Karena jumlahnya ditambah dari dua menjadi tiga (per kamar)," kata dia.
Selain berharap bantuan dari pihak swasta, Pemkot Batam juga meminta KJRI Johor Bahru mendorong PMI untuk menjalani karantina COVID-19 secara mandiri di hotel-hotel yang memang disiapkan oleh Satgas. Dengan begitu, maka jumlah mereka yang dikarantina di rusun berkurang.
Ia berharap kondisi Batam yang kekurangan tempat tidur menjadi perhatian dari pemerintah, sehingga solusinya bisa ditemukan, antara lain penambahan jumlah tempat tidur atau pembiayaan karantina di hotel.
"Tapi terus terang, kami optimistis masalah ini selesai. Bagaimana pun tantangan Batam, kami semua rekan-rekan Forkopinda siap," kata dia.
Baca Juga:UMKM Kepri Dapat Bantuan Pinjaman Rp20 Juta tanpa Bunga
Wakil Wali Kota menyatakan sejatinya Batam dipilih menjadi pintu masuk PMI karena pemerintah menilai penanganannya relatif sangat baik.
"Ini disampaikan pihak KKP. Makanya Batam dibuka, karena penanganan PMI di Batam berkategori sangat baik," kata dia. (antara)
