“Lalu pada tahun 2004 sampai tahun 2005 jumlah murid mencapai 25 orang, dan terpaksa harus dibagi ke beberapa kelas. Karena tidak efektif jika jumlah murid sebanyak itu digabung dalam satu-dua kelas,” katanya.
Dua tahun berselang, Yul Everi lalu kemudian membuka sekolah jenjang dasar (SD), kemudian di tahun 2009 bertambah pula jenjang menengah pertama (SMP).
Meski tanpa kendala, dalam pengurusan izin operasional sekolah itu, pihaknya baru mendapat kesulitan, saat peralihan sistem Pemerintahan Provinsi Riau ke Provinsi Kepulauan Riau, dan proses perizinan sekolah memakan waktu lebih lama.
Faktor lain yang semakin mempersulit ABK, untuk dapat segera mengenyam pendidikan lanjutan adalah minim informasi yang berkaitan dengan ABK.
Baca Juga:Kabar Duka, Wahendra Tewas Akibat Sakit Gigi saat Melaut
Sehingga menurutnya, hal itu yang kemudian memengaruhi kebijakan tentang sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus atau SLB.
“Itu kan dulu waktu pemerintahannya belum pisah, nah sekarang kan sudah provinsi baru. Walaupun kemarin memang untuk yang jenjang SMP pengurusannya di kota, terus yang jenjang SMA ada di provinsi. Agak repot jadinya kalau mau ada urusan yang berkaitan dengan sekolah ini. Tapi sekarang untuk SLB, pengurusannya sudah sepenuhnya ada di provinsi jadi tidak ada kendala ya selain jarak,” lanjutnya.
Namun berbicara mengenai apa yang telah dilalui yayasan ini, kini pesatnya perkembangan sistem informasi dan tehnologi, melalui setiap platform media sosial perlahan menghapus pandangan tersebut.
Paling tidak, itu yang diyakini Hefrina, Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) Putrakami Batam, yang saat ini bertanggung jawab penuh terhadap pendidikan para anak berkebutuhan khusus terutama di masa pandemi Covid-19 saat ini.
Perkembangan teknologi membuat sumber informasi terkait ABK tersedia banyak.
Baca Juga:Semangat Vaksinasi Merdeka, Dijemput Odong-odong dan Dapat Undian Sepeda Motor
Mulai dari penanganan, hingga kisah-kisah orangtua yang menangani anak mereka yang berkebutuhan khusus.
