"Saya patuh kepada konstitusi dan akan mengambil jalan yang terhormat untuk menyelesaikan kemelut politik yang sedang berlaku," ujar Muhyiddin Yassin.
Berdasarkan kalkulasi perhitungan dukungan di parlemen saat ini Muhyiddin Yassin sudah kehilangan suara mayoritas.
Perhitungannya adalah koalisi Perikatan Nasional (PN) yang menjadi pendukung utama perdana menteri hanya mendapatkan 100 kursi terdiri dari Bersatu (31), PAS (18), Star (satu), Umno (23), GPS (18), bebas (empat), MCA (dua), MIC (satu), PBS (satu) dan PBRS (satu).
Sedangkan Pakatan Harapan (PH) pimpinan Anwar Ibrahim memperoleh 89 kursi terdiri dari DAP (42), PKR (35), Amanah (11) dan anggota bebas (satu).
Baca Juga:Geger PM Malaysia Diprediksi Mundur Hari Ini, Kandidat Pengganti Mencuat
Kemudian oposisi yang lain mendapatkan 31 kursi terdiri dari Umno yang mencabut dukungan dari Muhyiddin (15), Warisan (delapan), Partai Pejuang termasuk Mahathir Mohammad (empat), PSB (dua), bebas (satu) dan UPKO (satu).
Pencabutan dukungan Umno menjadi titik balik goyahnya pemerintahan Muhyiddin walaupun sebelumnya dia sudah memberikan hadiah Menteri Pertahanan senior dari Umno, Ismail Sabri, menjadi wakil perdana menteri dan Menteri Luar Negeri, Hishamuddin Hussein sebagai menteri senior.
Pada (9/8) Umno membenarkan bahwa dua warkah atau surat akuan bersumpah telah diutus untuk diserahkan kepada Yang di-Pertuan Agong.
Warkah-warkah tertanggal 30 Juli dan 4 Agustus 2021 yang ditandatangani langsung oleh Presiden Umno, Ahmad Zahid Hamidi.
Merayu Oposisi
Mengetahui dukungan di parlemen sudah tidak mayoritas lagi Muhyiddin Yassin kemudian menghadap Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara setelah itu dia memberikan pernyataan bersedia melakukan mosi percaya di parlemen yang akan diselenggarakan September mendatang.
Baca Juga:Hari Ini, Perdana Menteri Malaysia Umumkan Masa Depan Karier Politiknya
Pimpinan oposisi kemudian menolak usulan tersebut dan meminta mosi percaya di parlemen diselenggarakan secepatnya karena khawatir akan terjadi politik transaksional, apalagi berkembang isu satu anggota parlemen dihargai RM30 juta untuk memberikan dukungan ke pemerintah.
Gagal dengan strategi tersebut Muhyiddin dengan didampingi sejumlah menteri Jumat (13/8) kemudian menyampaikan pidato khusus dengan membuat tujuh tawaran kepada para pemimpin partai oposisi untuk meminta persetujuan bi-partisan.
Di antara tujuh penawaran tersebut adalah pengajuan RUU Anti Lompat Partai akan dibahas di parlemen, alokasi yang sama untuk semua anggota parlemen terlepas dari partainya, ketua pembangkang diberi kemudahan seperti menteri senior dan pelaksanaan Pemilu 18 dengan pendaftaran secara otomatis.
Para pemimpin partai oposisi kemudian menolak penawaran kerjasama politik yang disampaikan Muhyiddin Yassin tersebut. Sejumlah warga bahkan ada yang melaporkan tawaran Muhyiddin tersebut ke polisi karena dinilai sebagai rasuah atau korupsi jabatan.
Penolakan disampaikan oleh Majelis Kepresidenen Pakatan Harapan Anwar Ibrahim (Presiden Partai Keadilan Rakyat), Hj Mohamad Sabu (Presiden Partai Amanah Negara) dan Lim Guan Eng (Presiden Partai Tindakan Demokratik atau DAP) di Kuala Lumpur, Sabtu (14/8).
Pendirian yang sama disampaikan oleh Mohd Shafie Apdal (Presiden Partai Warisan), Syed Saddiq Syed Abdul Rahman (Presiden Partai Aliansi Demokrat Malaysia / MUDA), Baru Bian (Presiden Partai Persatuan Sarawak / PSB) dan Wilfred Madius Tangau (Presiden United Progressive Kinabalu Organization / UPKO).
