alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

APBD Kepri Defisit Rp518 Milyar, DPRD: Sejumlah Target PAD 2021 Tidak Tercapai

M Nurhadi Selasa, 10 Agustus 2021 | 09:23 WIB

APBD Kepri Defisit Rp518 Milyar, DPRD: Sejumlah Target PAD 2021 Tidak Tercapai
Kompleks kantor Gubernur Kepri di Pulau Dompak Kota Tanjungpinang. (ANTARA/Ogen)

"Jasa labuh jangkar ditargetkan Rp200 miliar dan retribusi RZWP3K Rp10 miliar, namun sampai saat ini belum tercapai," kata Ali.

SuaraBatam.id - Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Kamardin Ali menyebut, APBD 2021 mengalami defisit sekitar Rp518 miliar, disebabkan target pendapatan asli daerah (PAD) tidak berhasil dicapai.

"Dalam pembahasan bersama antara DPRD dan Pemprov Kepri, defisit anggaran menyentuh angka Rp518 miliar dari total APBD 2021 sebesar Rp3,9 triliun," kata Kamarudin Ali, Senin (9/8/2021) kemarin.

Ia juga menyebut, sejumlah target PAD 2021 tidak tercapai, seperti pendapatan dari jasa labuh jangkar, retribusi RZWP3K, hingga pemotongan dana alokasi umum (DAU) pemerintah pusat ke pemerintah daerah mencapai 50 persen dari total Rp1,1 trilyun.

"Jasa labuh jangkar ditargetkan Rp200 miliar dan retribusi RZWP3K Rp10 miliar, namun sampai saat ini belum tercapai. Begitu pula dengan target pendapatan lainnya, seperti pajak kendaraan," ujarnya.

Baca Juga: Dipecat! Diduga Perawat Suntik Kosong Peserta Vaksinasi Covid-19 di Jakarta

Sehingga, ia berharap Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad dan jajaran agar mampu menjawab tantangan dalam merencanakan kegiatan-kegiatan pembangunan di tengah keterbatasan anggaran, terlebih selama pandemi.

"Ini adalah tantangan bagi Pak Ansar dan jajaran. Apabila ini berhasil, maka kami sangat mengapresiasi kinerja Gubernur," ujarnya pula.

Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad mengakui terpaksa melakukan perubahan struktur APBD Tahun Anggaran 2021.

Untuk menyiasati defisit anggaran sekitar Rp518 miliar, pihaknya harus melakukan perubahan dengan mencoret serta merubah kegiatan yang dianggap tidak penting dan mendesak.

Saat ini Ansar turun langsung menyisir satu per satu anggaran organisasi perangkat daerah (OPD), guna merasionalisasi anggaran, salah satunya untuk penanganan COVID-19.

Baca Juga: Viral Petugas Suntik Vaksin Kosong di Jakarta Utara, Ini Tanggapan Kemenkes

"APBD kami fokuskan dulu buat kesehatan, keselamatan, dan pemulihan ekonomi masyarakat imbas COVID-19," ujar Ansar.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait