Di Batam, Ada 72 SMP Mengajukan Belajar Tatap Muka, Baru 32 Dapat Izin

Sekolah perlu penuhi persyaratan antara lain daftar murid dengan penyakit bawaan serta transportasi ke sekolah.

RR Ukirsari Manggalani
Rabu, 17 Februari 2021 | 10:32 WIB
Di Batam, Ada 72 SMP Mengajukan Belajar Tatap Muka, Baru 32 Dapat Izin
Ilustrasi sekolah dibuka di tengah pandemi. (Pixabay)

SuaraBatam.id - Kekinian, 72 sekolah SMP di kawasan pulau utama atau mainland Batam sudah mengajukan proses belajar tatap muka. Dari jumlah ini, 32 di antaranya berhasil lolos kualifikasi.

Dikutip dari BatamNews.co.id, jaringan SuaraBatam,id, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam, Hendri Arulan mengatakan proses verifikasi masih terus berjalan.

"Tapi memang dari hasil verifikasi itu, ada beberapa sekolah yang harus melengkapi persyaratannya," jelasnya, Selasa (16/2/2021).

Ia menjelaskan, untuk 32 sekolah ini masih ada beberapa sekolah yang harus melengkapi persyaratan. Pihaknya mengimbau sekolah bisa melengkapi syarat dalam waktu dekat, sehingga minggu depan bisa melaksanakan proses belajar mengajar tatap muka.

Baca Juga:Jadwal Lengkap Kapal Roro Dari Telaga Punggur Batam Terbaru

"Yang tak lolos ini, tetap melaksanakan pengajaran secara daring," tukas Hendri Arulan.

Untuk sekolah yang tak lolos verifikasi tadi, ia menyebutkan karena belum melengkapi enam daftar periksa.

Seperti, toilet bersih, sanitasi bagus, harus ada thermo gun, menyiapkan masker, harus mempunyai catatan anak-anak yang memiliki penyakit bawaan, sekolah harus memiliki catatan anak berangkat sekolah menggunakan apa.

"Kalau transportasi umum, kami sarankan anak itu tetap daring," lanjut Hendri Arulan.

Selanjutnya, komite dan sekolah harus rapat dan menyetujui proses belajar mengajar tatap muka ini. Kalau orangtua berkenan, berarti siswa boleh tatap muka. Jika orangtua ragu, anaknya harus belajar daring.

Baca Juga:Bunda, Ini Pentingnya Anak Dilatih Berpikir Kritis Sejak PAUD

"Nah itulah yang kami verifikasi. Tapi kalau ada sekolah yang di bawah Kemenag, lseperti MTs maka harus berkoordinasi dengan Kemenag. Tinggal koordinasi saja," pungkasnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini