alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Bos PS Store Putra Siregar Divonis Bebas Tak Bersalah Kasus Ponsel Ilegal

Pebriansyah Ariefana Senin, 30 November 2020 | 17:49 WIB

Bos PS Store Putra Siregar Divonis Bebas Tak Bersalah Kasus Ponsel Ilegal
Pemilik PS Store, Putra Siregar [YouTube/Deddy Corbuzier]

Putra Siregar didakwa melakukan penimbunan dan penjualan barang impor di luar wilayah kepabeanan.

SuaraBatam.id - Bos PS Store Putra Siregar divonis bebas. Putra Siregar didakwa melakukan penimbunan dan penjualan barang impor di luar wilayah kepabeanan atau kasus ponsel ilegal.

Pengadilan Negeri Jakarta Timur memvonis Putra Siregar tak bersalah. Hal itu diputuskan dalam sidang putusan yang diketuai Ketua Majelis Hakim Tri Andita, Senin (30/11/2020)

"Membebaskan terdakwa dari dakwaan penuntut umum," kata Tri Andita.

Sebelumnya, Bos PS Store Putra Siregar dituntut jaksa membayar denda Rp 5 miliar. Ditambah subsider 4 bulan kurungan.

Baca Juga: Intip Keseruan Rizky Billar dan Atta Halilintar Bermain Sepak Bola

Putra Siregardi nilai jaksa terbukti melakukan penimbunan dan menjual barang impor di luar wilayah kepabeanan.

Putra Siregar. (Instagram/@putrasiregarr77)
Putra Siregar. (Instagram/@putrasiregarr77)

Putra Siregar diyakini jaksa bersalah melanggar Pasal 103 huruf d UU RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan dan UU RI Nomor 10 1995 tentang Kepabeanan.

Jaksa membacakan surat tuntutan Putra pada Kamis (8/10/2020).

"Mengutip ketentuan pidana pasal di atas sifatnya kumulatif atau alternatif, karenanya dituntut membayar pidana denda Rp 5 miliar jika tidak dibayar diganti dengan kurungan (subsider) 4 bulan," ujar jaksa penuntut umum.

Diketahui, Putra Siregar didakwa menimbun dan menjual barang impor di luar wilayah kepabeanan. Jaksa menyebut perbuatan bos PS Store merupakan tindak pidana.

Baca Juga: Bos PS Store Putra Siregar Dituntut Bayar Denda Rp 5 Miliar

"Bahwa terdakwa Putra Siregar bin Imran Siregar menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102," ujar jaksa penuntut umum, Elly Supaini, saat membacakan surat dakwaan.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait