- BGN meminta semua bekerja sama agar program MBG lancar.
- Tanpa kerja sama, pengelolaan SPPG tidak bisa berlanjut.
- SPPG harus mengurus SLHS agar MBG berjalan dengan baik.
SuaraBatam.id - Seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat menjalin kerja sama dengan baik.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang menyebut kerja sama yang baik ini sangat penting agar Makan Bergizi Gratis (MBG) agar terselenggara dengan benar, sukses, dan aman.
"Selain bekerja sama dengan Ahli Gizi, Ahli Akuntansi, dan Relawan dalam mengelola dapur, Kepala SPPG juga harus bisa bekerjasama dengan Mitra/Yayasan. Kalau malah berantem, dan tidak bisa bekerja sama, bagaimana program yang sangat luar biasa ini bisa berjalan dengan baik," katanya beberapa waktu lalu.
Nanik menekankan pentingnya kerja sama dalam mengelola dapur MBG. Hal itu menyusul laporan adanya SPPG yang berhenti beroperasi karena perselisihan Mitra dengan Kepala SPPG, Ahli Gizi dan Akuntan.
Karena beda pendapat, SPPG lalu ditinggalkan Ahli Gizi dan Akuntan. Belakangan Kepala SPPG juga jarang muncul.
"Kami baru mulai 20 Oktober, tapi baru 5 hari jalan, harus berhenti," kata Syaikhu, Mitra SPPG Japan Sooko, Mojokoerto.
Tanpa kerja sama dan kehadiran masing-masing pihak, pengelolaan SPPG tidak bisa berlanjut. Misalnya dalam pengajuan proposal dan pencairan anggaran.
Demikian pula dalam pengajuan berbagai prasyarat untuk kelanjutan operasional program MBG, seperti pengajuan SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Sertifikasi Halal, Pelatihan Penjamah Makanan, dan lain-lain.
Padahal, selama ini Dinas Kesehatan Kabupaten maupun Kota Mojokerto sudah sangat proaktif dalam membantu kelancaran pengurusan SLHS, IPAL, Sertifikasi Halal, Pelatihan Penjamah Makanan, bagi setiap SPPG di Kabupaten maupun Kota Mojokerto.
Akibatnya, hingga saat ini masih banyak SPPG yang belum memiliki SLHS. Dari 52 SPPG yang beroperasi di Kabupaten Mojokerto, baru 8 SPPG yang sudah memiliki SPPG. Sementara di Kota Mojokerto, dari 7 SPPG yang sudah beroperasi baru 3 SPPG yang memiliki SLHS.
"Sekarang yang penting kalian daftar dulu, saya beri waktu 30 hari. Kalau dalam 30 hari belum juga mendaftar, SPPG akan kami tutup," kata Nanik.
Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi antar Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan Program MBG itu mengimbau agar dalam satu lingkup SPPG jangan sampai ada yang merasa lebih hebat, lebih faham, lalu mendominasi yang lain.
Ia pun meminta mereka jangan saling membenci, apalagi mendendam.
"Kalian bisa mencontoh Pak Prabowo. Beliau saja bisa merangkul semua lawan politiknya. Masak di sini cuma tetangga kampung saja sampai musuhan begitu," ungkap Nanik.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP Murah Terbaru 2026 untuk Anak Sekolah: Baterai 7000 mAh hingga Koneksi 5G
- 3 Rekomendasi Bedak Padat di Indomaret untuk Makeup Halus dan Tahan Lama
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- Keunggulan Pompa Air Shimizu PL-138 BIT, Solusi Air Jernih Anti Karat
Pilihan
-
Sejarah! Timnas Voli Indonesia Kalahkan Korsel dan Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026
-
Bumi Berguncang! Gempa 6,2 M Hantam Afghanistan, Getaran Terasa Hingga India
-
Perang Meletus Lagi! Iran Hantam Basis AS di Teluk, Gencatan Senjata Runtuh
-
Pelatih Timnas Iran Desak Infantino Tegas Terhadap AS: Perlakuan Mereka Buruk!
-
Korban Meninggal Latsarmil SPPI Bertambah Menjadi 5 Orang, Ini Penjelasan Kemhan
Terkini
-
Blackout di Kawasan Industri Batamindo: Aktivitas Lumpuh, Karyawan Libur Massal
-
Isu Data SPMB Bocor, Pemkot Batam Minta Orangtua Tak Panik: Pendaftaran Aman
-
Data SPMB Batam Diduga Bocor, Peneliti Anonymous Sudah Ingatkan Jauh Hari
-
Dana Rp12 Miliar untuk Menata Taman Gurindam 12 Tanjungpinang
-
Viral Data SPMB Batam Diduga Bocor, 1.495 Dokumen Pribadi Tersebar