- BGN meminta semua bekerja sama agar program MBG lancar.
- Tanpa kerja sama, pengelolaan SPPG tidak bisa berlanjut.
- SPPG harus mengurus SLHS agar MBG berjalan dengan baik.
SuaraBatam.id - Seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat menjalin kerja sama dengan baik.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang menyebut kerja sama yang baik ini sangat penting agar Makan Bergizi Gratis (MBG) agar terselenggara dengan benar, sukses, dan aman.
"Selain bekerja sama dengan Ahli Gizi, Ahli Akuntansi, dan Relawan dalam mengelola dapur, Kepala SPPG juga harus bisa bekerjasama dengan Mitra/Yayasan. Kalau malah berantem, dan tidak bisa bekerja sama, bagaimana program yang sangat luar biasa ini bisa berjalan dengan baik," katanya beberapa waktu lalu.
Nanik menekankan pentingnya kerja sama dalam mengelola dapur MBG. Hal itu menyusul laporan adanya SPPG yang berhenti beroperasi karena perselisihan Mitra dengan Kepala SPPG, Ahli Gizi dan Akuntan.
Karena beda pendapat, SPPG lalu ditinggalkan Ahli Gizi dan Akuntan. Belakangan Kepala SPPG juga jarang muncul.
"Kami baru mulai 20 Oktober, tapi baru 5 hari jalan, harus berhenti," kata Syaikhu, Mitra SPPG Japan Sooko, Mojokoerto.
Tanpa kerja sama dan kehadiran masing-masing pihak, pengelolaan SPPG tidak bisa berlanjut. Misalnya dalam pengajuan proposal dan pencairan anggaran.
Demikian pula dalam pengajuan berbagai prasyarat untuk kelanjutan operasional program MBG, seperti pengajuan SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Sertifikasi Halal, Pelatihan Penjamah Makanan, dan lain-lain.
Padahal, selama ini Dinas Kesehatan Kabupaten maupun Kota Mojokerto sudah sangat proaktif dalam membantu kelancaran pengurusan SLHS, IPAL, Sertifikasi Halal, Pelatihan Penjamah Makanan, bagi setiap SPPG di Kabupaten maupun Kota Mojokerto.
Akibatnya, hingga saat ini masih banyak SPPG yang belum memiliki SLHS. Dari 52 SPPG yang beroperasi di Kabupaten Mojokerto, baru 8 SPPG yang sudah memiliki SPPG. Sementara di Kota Mojokerto, dari 7 SPPG yang sudah beroperasi baru 3 SPPG yang memiliki SLHS.
"Sekarang yang penting kalian daftar dulu, saya beri waktu 30 hari. Kalau dalam 30 hari belum juga mendaftar, SPPG akan kami tutup," kata Nanik.
Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi antar Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan Program MBG itu mengimbau agar dalam satu lingkup SPPG jangan sampai ada yang merasa lebih hebat, lebih faham, lalu mendominasi yang lain.
Ia pun meminta mereka jangan saling membenci, apalagi mendendam.
"Kalian bisa mencontoh Pak Prabowo. Beliau saja bisa merangkul semua lawan politiknya. Masak di sini cuma tetangga kampung saja sampai musuhan begitu," ungkap Nanik.
Berita Terkait
Terpopuler
- Promo JSM Superindo Minggu Ini, Kue Lebaran dan Biskuit Kaleng Cuma Rp15 Ribuan
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp10 Ribu dan Rp20 Ribu di Palembang
- Apakah Ada Penukaran Uang Baru BI Pintar Periode 3? Ini Pengumuman Pastinya
- 5 Body Lotion Terbaik untuk Memutihkan Kulit Sebelum Lebaran
- Di Balik Serangan ke Iran: Apa yang Ingin Dicapai AS dan Israel?
Pilihan
-
Sejumlah Artis Mendatangi Rumah Duka Vidi Aldiano, Wartawan Dilarang Masuk
-
Setelah Bertahun-tahun Berjuang, Inilah Riwayat Kanker Ginjal Vidi Aldiano
-
Vidi Aldiano Meninggal Dunia Sabtu 7 Maret Pukul 16.33 WIB
-
Vila di Bali Disulap Jadi Pabrik Narkoba, Bea Cukai-BNN Tangkap Dua WN Rusia dan Sita Lab Rahasia!
-
Shin Tae-yong Gabung FC Bekasi City, Ini Jabatannya
Terkini
-
ABK Kasus Sabu 2 Ton Bebas Hukuman Mati, Habiburokhman Bilang Begini
-
Apa Strategi Perbankan Hadapi Ketidakpastian Ekonomi Global, Ini Kata Ketua PERBANAS
-
Transformasi BRIVolution Reignite Perkuat Kinerja, Laba Anak Usaha BRI Group Tembus Rp10,38 Triliun
-
Kasus Sabu 2 Ton, ABK Fandi Ramadhan Akhirnya Bebas dari Hukuman Mati
-
Silaturahmi Ramadan BRI: Aset Tembus Rp2.135 Triliun, Dukungan Jurnalisme Rp250 Juta