SuaraBatam.id - Tarif sewa tempat tinggal di Singapura dilaporkan naik hingga 70 persen. Akibatnya kalangan ekspatriat di negara itu terbebani membayar sewa.
Dikutip dari Batamnews--berdasarkan data Urban Redevelopment Authority, harga sewa rumah pribadi naik 8,6 persen pada kuartal ketiga tahun ini, tertinggi sejak 2007.
Tarif sewa yang ditetapkan oleh Housing and Development Board (HDB) juga mencatat kenaikan, mencapai level tertinggi pada kuartal ketiga dan meningkat 7,5 persen per kuartal.
Dalam sembilan bulan pertama tahun 2022, tarif sewa HDB melonjak 20,9 persen.
Menteri Pembangunan Desmond Lee menginformasikan bahwa pemerintah memantau pasar secara ketat karena kenaikan harga sewa dapat mempengaruhi peluang ekspatriat dan lokal yang perlu menyewa di republik ini.
Sementara itu, kenaikan harga sewa juga disebabkan tingginya permintaan, namun tidak banyak rumah yang bisa disewa.
Tertundanya banyak proyek pembangunan rumah akibat pandemi Covid-19 mengakibatkan terbatasnya pasokan sehingga mendorong permintaan sewa rumah.
Bagi warga Malaysia, Gloria Rezman, 32, yang bekerja di bidang pemasaran, mengatakan dia juga harus mencari rumah lain setelah pemiliknya berencana menjual rumah yang mereka sewa.
Gloria dan suaminya membayar sewa sebesar S$2.050 (Rp 23,4 juta) sebulan dan sekarang harus menghadapi kenaikan mendadak.
Baca Juga: Atta Halilintar Panen Pujian, Ada Apa?
“Karena permintaan yang terlalu banyak, tuan tanah dengan senang hati menaikkan uang sewa dan terkesan mengancam, jika tidak mau, akan lebih banyak lagi yang mau duduk di rumah ini.
“Mungkin kita masih bisa membayar sewa mahal ini, tapi sampai kapan? Banyak hal yang harus kami jatah atau kurangi untuk membayar sewa rumah,” keluhnya.
Ekspatriat kesulitan bayar sewa
Dikutip dari Utusan Malaysia, ekspatriat asal Korea Selatan, Jang Moon-kyong mengatakan dia saat ini membayar S$2.000 atau sekira Rp 22 juta lebih per bulan untuk menyewa kamar utama di sebuah kondominium dekat kawasan Boon Keng dan sewanya berakhir pada Maret tahun depan.
Namun, bulan lalu, agennya memberi tahu dia bahwa dia harus pindah dalam waktu dua bulan jika dia menolak membayar tarif sewa baru, yaitu antara S$2.800 hingga S$3.000 (Rp 32 juta lebih) hingga Rp 43,2 juta per bulan mulai Januari mendatang.
Tidak ingin membebani dirinya sendiri, Moon-kyong dan temannya berencana untuk menyewa unit lain seharga S$4.000 (Rp 45,7 juta), tetapi harus membatalkan rencana mereka setelah pemilik meminta tambahan S$1.000 (Rp 11,4 juta).
Berita Terkait
-
Batu Bara RI Rp75 T, CORE Indonesia: Cuan Dagangnya Diduga Nyangkut di Singapura
-
Gebrakan Bahlil: Ekspor Tambang dan Gas RI Wajib Langsung Tanpa Transit Singapura
-
Singapura Janji Lebih Galak Soal Kabut Asap Kebakaran Hutan saat Jadi Ketua ASEAN 2027
-
Singapura Bisa Gelap Gulita, Bahlil Batalkan Rencana Ekspor Listrik
-
Riset Terbaru Ungkap Perilaku Unik Konsumen Mobil Kelas Menengah Atas
Terpopuler
- Sejumlah Jenderal Polri Dikabarkan Diamankan, Satu 'Bintang Empat' Sudah Dilepas
- Panitia Batalkan Undang Raffi Ahmad di GSI Youth Fest Hero Summit
- Prestasi Kinclong Netty Rosdiana Siagian: Mundur dari Polri, Tak Sejalan dengan Hati Nurani
- Kenapa Raffi Ahmad Diboikot? Ini Kronologi Acara Sumpah Pemuda sampai Rans Carnival Sepi
- Sejumlah Jenderal Diperiksa Propam, Ini Respons Mabes
Pilihan
-
Nusron Wahid Diperiksa KPK Terkait Suap HGB
-
Konser Andrea Bocelli di JIExpo Ricuh: Massa Bakar Pembatas Jalan, Wartawan Terhantam Batu
-
Jenderal Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo
-
Tak Perlu Bongkar Kitab, Muhammadiyah Bikin AI Khusus ChatHPT untuk Jawab Persoalan Agama
-
Sejumlah Jenderal Polri Dikabarkan Diamankan, Satu 'Bintang Empat' Sudah Dilepas
Terkini
-
Kasus ISPA Batam Melonjak Akibat Kabut Asap, Anak dan Lansia Paling Rentan
-
Polda Kepri Resmi Larang Personel Gunakan Rokok Elektrik
-
Kompensasi Blackout Cuma Rp6 Ribu-Rp12 Ribu, Tagihan Listrik Warga Batam Malah Naik
-
Mundur dari Polri, Sosok AKBP Netty Siagian Ternyata Pernah Kritik Seskab Teddy
-
KPK Ingatkan Pejabat Kepri Hindari Flexing, Gaya Hidup Mewah Bisa Picu Korupsi