SuaraBatam.id - Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengumumkan "mobilisasi parsial" dari 300.000 tentara yang bertujuan untuk memukul mundur serangan balasan di wilayah pendudukan Rusia.
Akibatnya, negara itu mengerahkan wajib militer untuk warganya.
"Negara saya telah memulai mobilisasi parsial dan saya pikir itu berdampak negatif pada masyarakat," kata seorang, dilansir dari wartaekonomi--jaringan suara.com.
Orang Rusia terpaksa mengantre berjam-jam di perbatasan di Kyakhta di provinsi etnis Mongol Buryatia, untuk melarikan diri dari wajib militer.
"Kami menunggu sangat lama di sisi perbatasan Rusia: sekitar 16 jam," imbuhnya.
Suren Bat-Tur, pemilik wisma di ibu kota Ulaanbaatar yang biasanya melayani para backpacker, juga telah membantu teman-temannya di Buryatia untuk melarikan diri dari wajib militer.
Wisma tamu telah dipenuhi orang Rusia sejak perintah mobilisasi Putin, dan Bat-Tur mengatakan dia telah menolak lusinan permintaan tempat tidur.
"Saya ingin membantu mereka, itu sangat sulit," kata Bat-Tur.
"Sekarang mereka mencari pekerjaan di bidang konstruksi atau pertanian sehingga mereka memiliki sesuatu untuk dilakukan selama mereka di sini," tambah Bat-Tur.
Baca Juga: Toyota Stop Produksi di Rusia, Hanya Sisakan Layanan Purnajual
Seorang tamu yang baru tiba, yang mengidentifikasi dirinya sebagai Aleksey, mengatakan dia menyeberang ke Mongolia akhir pekan lalu, meninggalkan istri dan tiga anaknya. Dia tiba di perbatasan larut malam dengan bus wisata yang penuh dengan anak muda Rusia lainnya.
"Ada banyak anak muda, banyak orang yang mencoba menjauh dari Putin," katanya.
Aleksey, 40, seorang pekerja konstruksi, berencana untuk tinggal di Mongolia sampai situasi di Rusia membaik, dan mengatakan dia akan melakukan apa pun untuk menghindari perang.
"Kami tidak takut, tetapi mengapa kami harus bertarung di Ukraina, mengapa?" dia bertanya.
"Jika negara lain akan menyerang Rusia, kami akan berjuang untuk negara kami. Tapi mengapa kita pergi ke Ukraina? Untuk apa?" tanyanya lagi.
Meskipun warga Mongolia telah berdemonstrasi menentang invasi Rusia, pemerintah sendiri tetap bersikap netral.
Berita Terkait
-
IRGC Iran: Operasi Pembalasan ke Amerika Akan Terus Berlanjut
-
Prabowo: Jangan Lawan Kehendak Rakyat dengan Membiarkan Korupsi
-
Tarik-tarikan HP dengan Tentara di Kejagung, Wartawan Tempo Alami Intimidasi dan Trauma
-
Kehadiran TNI di Rumah Jampidsus Dinilai Bermasalah Jika Tanpa Ancaman Konkret
-
Balas Kematian Warga Sipil, Iran Serang Fasilitas Militer AS di Dua Negara Teluk
Terpopuler
- LHKPN Tembus Rp7,2 Miliar, Kendaraan Plt Jampidsus Rudi Margono Cuma Motor Honda Seharga Rp5 Juta
- 4 Shio yang Menarik Keberuntungan 12 Juli 2026, Masa Sulit Diprediksi Berakhir
- 5 Sepatu Kanky Warna Putih Mulai Rp160 Ribuan, Nyaman dan Stylish
- 5 Pilihan Motor Anti Low Back Pain, Cocok Buat Touring di Akhir Pekan
- Tan Kian Orang Terkaya ke Berapa di Indonesia?
Pilihan
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
-
Hari Pertama Sekolah Mencekam! SDN Srengseng Sawah 15 Diteror Bom, Gegana dan Densus 88 Turun Tangan
-
Iran Luncurkan Serangan Balasan ke Amerika, Serbuan Drone Meluncur
-
Garda Revolusi Iran Tutup Lagi Selat Hormuz Sampai Batas Waktu Tak Ditentukan
Terkini
-
Didampingi BRI, UMKM Brownies Ketan Sidoarjo Ekspor hingga Australia dan Turki
-
Gaji PPPK Pemkot Batam Aman, Tersedia hingga 2027
-
Menembus Wilayah Kepulauan, Mantri Perempuan BRI Perkuat Inklusi Keuangan di Sulawesi Tengah
-
Viral Pungli di Jembatan Barelang Batam, Penertiban Dilakukan Besok
-
Pemprov Kepri Buka Suara Jawab Isu Pengurangan Ribuan PPPK