Antigen-PCR Tak Lagi Jadi Syarat di Pelabuhan Sri Bintan Pura, tapi Wajib Vaksin

SuaraBatam.id - Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) tidak lagi menerapkan kewajiban tes COVID-19 antigen/PCR di Pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP) Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri).

Namun, kini penumpang wajibkan divaksin penguat.

"Sesuai SE Satgas COVID-19 Nasional terbaru, pelaku perjalanan wajib vaksin penguat. Tak ada lagi kewajiban untuk antigen atau PCR," kata Nolita Sesphana, Koordinator Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi KKP Tanjungpinang, Kamis.

Nolita menyebut petugas KKP akan mengecek setiap penumpang yang akan berangkat melalui Pelabuhan SBP Tanjungpinang dengan cara melakukan scan barcode melalui aplikasi PeduliLindungi. Pengecekan dilakukan untuk mengetahui kelayakan perjalanan dan status vaksinasi penumpang.

Baca Juga: Dua Orang Warga Batam Meninggal karena Covid-19

Menurutnya bagi penumpang yang belum divaksin penguat, tidak diperkenankan berangkat. Sementara penumpang yang belum divaksin karena alasan punya penyakit penyerta, wajib menunjukkan surat keterangan sakit dari dokter.

"Untuk itu, dibutuhkan kerja sama dengan agen pelayaran supaya ikut memeriksa penumpang yang belum lengkap vaksinnya," ujar dia.

Ia menyebutkan KKP Tanjungpinang turut menyiapkan sentra layanan vaksinasi di Pelabuhan SBP setiap hari mulai Senin hingga Jumat.

Para penumpang yang belum mendapatkan vaksin penguat akan diarahkan untuk melakukan vaksinasi di sentra yang telah disiapkan KKP tersebut.

"Tapi ada kendala teknis di lapangan, jika vaksin itu bila dibuka vial-nya, harus dihabiskan dalam waktu 8 jam. Dan vial-nya itu untuk multidosis lebih dari 10 dosis. Jadi, di pelabuhan dibuka layanan bila yang akan divaksin mencukupi dosis yang ada," ucap dia.

Baca Juga: Kasus Turun, Korsel Akan Hapus Syarat Tes Covid-19 Bagi Pendatang dari Luar Negeri

Oleh karena itu, pihaknya berharap kerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung peningkatan cakupan vaksinasi di pelabuhan, sekaligus mendukung percepatan vaksinasi penguat secara nasional dalam rangka melindungi masyarakat dari paparan wabah COVID-19.