
SuaraBatam.id - Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengingatkan pemerintah pusat agar moratorium pembentukan daerah otonom baru (DOB) tidak menimbulkan ancaman terhadap kedaulatan daerah.
"Jangan karena moratorium DOB, kita mengorbankan kedaulatan negara, khususnya Kepri," kata Gubernur Ansar dikutip dari Antara, Rabu (11/5/2022).
Ia mengatakan hal itu saat mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang digelar di Kuta, Bali, Rabu.
Menurut Ansar kekhawatiran akan ancaman kedaulatan Kepri tersebut berdasarkan pada potensi invasi negara asing atas kekayaan sumber daya alam (SDA) berupa gas alam di Kabupaten Natuna. Oleh karena itu, dia mengingatkan agar Pemerintah pusat mengkaji kembali kebijakan moratorium pemekaran daerah.
Dalam Rakernas itu, Ansar juga mengusulkan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Dia berharap Pemerintah dan DPR membentuk tim kecil yang terdiri atas para pakar untuk mengkaji UU tersebut.
"Saya kira Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2014 perlu direvisi kembali. Kita perlu meninjau ulang karena banyak kewenangan gubernur yang memang terasa sudah terkebiri," katanya.
Dia mengakui tidak mudah menerjemahkan UU Otonomi Daerah jika dikaitkan dengan UU yang lain. Dia mencontohkan, terkadang keputusan menteri (kepmen) yang mengacu pada UU juga terbentur dengan berbagai kewenangan kepala daerah.
"Makanya, saya kira itu perlu direvisi," tukasnya.
Selain itu, Ansar menyinggung adanya tren kebijakan kontemporer yang dikeluarkan pemerintah. Ia mengingatkan pentingnya memperkuat kebijakan dengan referensi dan dasar yang kuat pula.
Dia menyebut kewenangan kepala daerah kadang-kadang ditarik begitu saja oleh Pemerintah pusat tanpa ada pembicaraan menyeluruh, referensi, atau kajian sejenisnya. Misalnya, katanya, kewenangan di bidang pertambangan yang sebelumnya ditarik Pemerintah pusat dan kini sebagian dikembalikan ke pemerintah daerah.
"Nah ini kan negara. Negara harus dibangun dengan yang lebih pasti dan jelas," ujarnya. (Antara)
Berita Terkait
-
Kasus Skimming Nasabah, Manajemen BRK di Pekanbaru Datangi Polda Kepri
-
Cegah Penularan, Warga Kepri Diminta Hindari Perjalanan Berisiko Hepatitis Akut
-
BRK Laporkan Kasus Skimming ke Polda Kepri, Kerugian Nasabah Capai Rp 800 Juta
-
Geger Kasus Skimming Nasabah, Bank Riau Kepri di Batam Bentuk Tim Investigasi
-
Suhu Panas Bedengkang Kemungkinan Tak Terjadi di Kepri, Begini Pejelasannya
Terpopuler
- Serie A Boy: Joey Pelupessy Keceplosan Ungkap Klub Baru Jay Idzes?
- 7 Mobil Bekas Senyaman Innova: Murah tapi Nggak Pasaran, Mulai Rp70 Jutaan, Lengkap dengan Pajak
- Visa Furoda Tak Terbit, Ivan Gunawan Tetap Santai Bagi-bagi Makanan di Madinah
- Honda GL Max Lahir Kembali untuk Jadi Motor Pekerja, Harga Setara CB150 Verza
- 5 Moisturizer Lokal Terbaik 2025, Anti Mahal Kualitas Setara Brand Internasional
Pilihan
-
5 Mobil Bekas Murah Seharga iPhone 15 Pro Max, Tetap Nyaman Meski Sudah Tak Zaman
-
'Tim Kami Seperti Lelucon': Media China Pesimistis Jelang Lawan Timnas Indonesia
-
6 Rekomendasi Skincare BPOM Harga Terjangkau, Terbaik Bikin Kulit Glowing dan Sehat
-
7 HP Murah RAM 8 GB Terbaik Juni 2025, Cuma Rp 2 Jutaan dapat Memori Jumbo
-
Stefano Lilipaly Hattrick ke Gawang Emil Audero, Wajib Masuk Skuad Utama?
Terkini
-
Bocah di Batam Dianiaya Ayah Tiri, Ditemukan Terlantar di Rumah Sakit
-
ASN Tewas Usai Kencan 'Panas' dengan Wanita Muda di Hotel Karimun
-
9 WNA Dideportasi Imigrasi Batam gegara Salahgunakan Izin Tinggal
-
5 Alasan Mengapa Mobil Rental adalah Pilihan Cerdas untuk Liburan Anda
-
Inilah 5 Kebiasaan yang Membuat Tagihan Listrik Bisa Bengkak!