
SuaraBatam.id - Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengingatkan pemerintah pusat agar moratorium pembentukan daerah otonom baru (DOB) tidak menimbulkan ancaman terhadap kedaulatan daerah.
"Jangan karena moratorium DOB, kita mengorbankan kedaulatan negara, khususnya Kepri," kata Gubernur Ansar dikutip dari Antara, Rabu (11/5/2022).
Ia mengatakan hal itu saat mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang digelar di Kuta, Bali, Rabu.
Menurut Ansar kekhawatiran akan ancaman kedaulatan Kepri tersebut berdasarkan pada potensi invasi negara asing atas kekayaan sumber daya alam (SDA) berupa gas alam di Kabupaten Natuna. Oleh karena itu, dia mengingatkan agar Pemerintah pusat mengkaji kembali kebijakan moratorium pemekaran daerah.
Dalam Rakernas itu, Ansar juga mengusulkan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Dia berharap Pemerintah dan DPR membentuk tim kecil yang terdiri atas para pakar untuk mengkaji UU tersebut.
"Saya kira Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2014 perlu direvisi kembali. Kita perlu meninjau ulang karena banyak kewenangan gubernur yang memang terasa sudah terkebiri," katanya.
Dia mengakui tidak mudah menerjemahkan UU Otonomi Daerah jika dikaitkan dengan UU yang lain. Dia mencontohkan, terkadang keputusan menteri (kepmen) yang mengacu pada UU juga terbentur dengan berbagai kewenangan kepala daerah.
"Makanya, saya kira itu perlu direvisi," tukasnya.
Selain itu, Ansar menyinggung adanya tren kebijakan kontemporer yang dikeluarkan pemerintah. Ia mengingatkan pentingnya memperkuat kebijakan dengan referensi dan dasar yang kuat pula.
Dia menyebut kewenangan kepala daerah kadang-kadang ditarik begitu saja oleh Pemerintah pusat tanpa ada pembicaraan menyeluruh, referensi, atau kajian sejenisnya. Misalnya, katanya, kewenangan di bidang pertambangan yang sebelumnya ditarik Pemerintah pusat dan kini sebagian dikembalikan ke pemerintah daerah.
"Nah ini kan negara. Negara harus dibangun dengan yang lebih pasti dan jelas," ujarnya. (Antara)
Berita Terkait
-
Kasus Skimming Nasabah, Manajemen BRK di Pekanbaru Datangi Polda Kepri
-
Cegah Penularan, Warga Kepri Diminta Hindari Perjalanan Berisiko Hepatitis Akut
-
BRK Laporkan Kasus Skimming ke Polda Kepri, Kerugian Nasabah Capai Rp 800 Juta
-
Geger Kasus Skimming Nasabah, Bank Riau Kepri di Batam Bentuk Tim Investigasi
-
Suhu Panas Bedengkang Kemungkinan Tak Terjadi di Kepri, Begini Pejelasannya
Terpopuler
- Pemain Keturunan Berbandrol Rp208 M Kirim Kode Keras Ingin Bela Timnas Indonesia
- 6 Rekomendasi City Car Bekas Mulai Rp29 Jutaan: Murah dan Irit Bensin
- 9 Rekomendasi HP Murah Rp 1,5 Jutaan di Juni 2025, Duet RAM 8 GB dan Memori 256 GB
- Pemain Keturunan Rp 312,87 Miliar Juara EFL Masuk Radar Tambahan Timnas Indonesia untuk Ronde 4
- 5 Rekomendasi Mobil Bekas Kapasitas 8 Orang, Kursi Nyaman untuk Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Mantan Dirut ASDP Ira Puspadewi Segera Disidang, Kursi Pesakitan Menanti
-
Daftar 5 Motor Listrik Murah Juni 2025: Mulai Rp 6 Jutaan, Disubsidi Pemerintah!
-
Daftar 5 Mobil Baru Murah di Indonesia Juni 2025: Mulai Rp 130 Jutaan, Desain Keren dan Irit BBM!
-
Hancurkan Malaysia 4-0, Timnas Putri Indonesia ke Semifinal Piala AFF U-19 2025
-
Rudiantara Ungkap Kasus Fraud eFishery dan Investree Buat Pendanaan Startup RI Anjlok
Terkini
-
Bocah di Batam Dianiaya Ayah Tiri, Ditemukan Terlantar di Rumah Sakit
-
ASN Tewas Usai Kencan 'Panas' dengan Wanita Muda di Hotel Karimun
-
9 WNA Dideportasi Imigrasi Batam gegara Salahgunakan Izin Tinggal
-
5 Alasan Mengapa Mobil Rental adalah Pilihan Cerdas untuk Liburan Anda
-
Inilah 5 Kebiasaan yang Membuat Tagihan Listrik Bisa Bengkak!