Transaksi Digital di Batam Meningkat, Pengguna QRIS Bertambah 137.272 Merchant

SuaraBatam.id - Bank Indonesia Perwakilan Kepri, proyeksi pengembangan sistem pembayaran digital di Batam menuju ke arah positif.

Dari data Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), hingga Triwulan I di Kepri ada sebanyak 137.272 merchant atau tenant, telah menerapkan sistem transaksi digital.

Angka ini meningkat sebesar 10,28 persen dibandingkan akhir tahun 2021, dengan jumlah merchant QRIS sebanyak 124.472 merchant.

Dari sisi pengguna sampai dengan Februari 2022 terdapat penambahan jumlah pengguna baru sebanyak 56.600 pengguna, atau meningkat sebesar 92,65% dibanding akhir tahun 2021 yang tercatat sebesar 61.086 pengguna.

Baca Juga: Tahun 2022 BI Perwakilan Kepri Sediakan Uang Tunai Rp2,11 Triliun untuk Penukaran Jelang Lebaran

“Dari data ini, sebanyak 80 persen merchant ada di Batam. Walau memang hingga saat ini merchat yang menerapkan QRIS mayoritas berada di Hinterland," ujar Kepala Bank Indonesia Perwakilan Kepri, Musni Hardi Kusuma Atmaja, Jumat (22/4/2022).

Mengenai kendala bagi kawasan diluar Mainland, Musni menjelaskan kendala utama adalah ketersediaan jaringan internet oleh provider telekomunikasi bagi masyarakat Hinterland atau pesisir.

Pentingnya menerapkan digitalisasi di suatu wilayah, ditekankannya harus dibarengi dengan infrastruktur jaringan yang memadai.

"Bagaimana mau menggunakan suatu aplikasi pembayaran digital apabila jaringannya tidak ada. Itu kendala utama saat ini, apabila hal ini sudah terjawab tentu kami dari BI akan terus mendorong apa yang sudah diterapkan di kawasan Mainland," ungkapnya.

Infrastruktur telekomunikasi yang tidak merata, juga diakui Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, Suhar yang menuturkan jaringan telekomunikasi di pulau memang kerap ditemukan kendala seperti blank spot.

Baca Juga: Bermodal Pembayaran QRIS Palsu, Seorang Ibu Rumah Tangga di Batam Tipu Brand Terkenal hingga Rp31 Juta

Dari pihaknya pembangunan tower telekomunikasi dikendalai masalah legalitas lahan, keberatan masyarakat hingga pihak provider yang menilai kurang menguntungkan secara bisnis.