Pemkab Bintan Dapat Kucuran APBD 2022 Sebesar Rp64 Miliar untuk Pembangunan

SuaraBatam.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan akan mendapatkan kucuran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2022 sebesar Rp 64 miliar dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri).

"Hal ini dapat menjadi langkah awal dalam rencana pembangunan Bintan kedepan," ujar Gubernur Kepri, Ansar Ahmad saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Bintan di Aula Kantor Bupati Bintan, melansir Batamnews Kamis (24/2/2022).

Pemprov Kepri menargetkan untuk pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bintan pada tahun 2022 setidaknya bisa tumbuh di angka 3% hingga 5% lebih.

"Tentu dengan tetap mengacu pada indikator pembangunan nasional," jelasnya.

Baca Juga: Sebanyak 6.750 Botol Minuman Beralkohol dari Singapura Diseludupkan di Bintan, Rencana Akan Dikirim ke Palembang

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bintan, Roby Kurniawan mengatakan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bintan dapat mencapai target dari Pemprov Kepri yaitu 3-5 persen.

"Saya yakin itu dapat tercapai," katanya.

Kabupaten Bintan saat ini melihat pertumbuhan ekonomi yang positif. Di mana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 74,13 poin menjadi 74,57 poin dengan kategori tinggi.

Sementara untuk kepercayaan dunia usaha di Kabupaten Bintan juga terus terjaga dengan realisasi investasi mencapai 22,2 triliun. Selain itu, Pemkab Bintan juga mengharapkan agar kedepannya Provinsi Kepri dapat kembali reaktivasi program dana sharing.

"Kita harapkan dana sharing 2 banding 1 kepada Pemkab Bintan sehingga banyak program kemasyarakatan yang nantinya bisa kembali terwujud," sebutnya.

Baca Juga: Kemendag Sidak di Bintan, Temukan Minyak Goreng Masih Dijual Mahal, Pedagang Timbun Stok

Sementara untuk tahun 2023 nanti dia juga yakin sebagai tahun rebound bagi ekonomi Kabupaten Bintan untuk bisa tumbuh lebih tinggi.

Bahkan yang tidak kalah pentingnya, saat ini Kabupaten Bintan tidak dapat lagi menganggarkan kegiatan perikanan laut dan kewenangannya sepenuhnya menjadi kewenangan provinsi.

"Oleh karenanya kami mohon kepada Bapak Gubernur untuk kiranya dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat nelayan Kabupaten Bintan dalam upaya peningkatan produksi perikanan laut," harap Roby.