SuaraBatam.id - Pemerintah Pusat menargetkan Kota Batam, Kepulauan Riau memiliki satu lagi pelabuhan bongkar muat bertaraf Internasional selain pelabuhan Batuampar yang tengah direvitalisasi.
Dalam rencananya, pelabuhan yang mengusung konsep Green Smart Seaport ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2024 mendatang.
"Batam harus memiliki satu lagi pelabuhan bongkar muat bertaraf Internasional selain Batuampar. Di sini konsepnya juga mengusung konsep yang saat ini sudah diterapkan di Tanjung Priok Jakarta," jelas Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan disela-sela kunjungan kerjanya di Batam, Senin (24/1/2022).
Untuk itu, pihaknya menunjuk lahan milik PT. Persero yang berada di kawasan Tanjung Pinggir, Sekupang, Batam dengan luas lahan 94 Hektare.
Kini lahan tersebut akan ditambah menjadi seluas 330 Hektare, dengan program reklamasi.
Pelabuhan ini kedepannya juga akan diintregaaikan dengan 10 pelabuhan bertaraf internasional lainnya di Indonesia menggunakan sistem National Logistics Ecosystem (NLE).
"Pembangunan ini juga harus hijau, tidak merusak mangrove yang ada. Walau akan diperluas dengan reklamasi," tegasnya.
Bersamaan dengan hal ini, Luhut juga mengomentari masalah kritik yang saat ini banyak mempertanyakan kinerja Pemerintah Pusat, dalam perbaikan perekonomian di masa pandemi.
Luhut menyayangkan, pernyataan para pengamat yang dianggap tidak dibarengi dengan data lengkap.
Baca Juga: Mendag: Minyak Goreng Satu Harga Rp14 Ribu Akan Berlaku di Pasar Tradisional
"Seperti diketahui, tahun lalu, ekspor kita tertinggi di dunia. Industri sudah memperkuat ekonomi kita Rp32 miliar dari nilai ekspor. Sampai 2030, sudah bisa naik ekspor kita dua kali lipat," tegasnya.
Luhut juga menegaskan bahwa pembangunan pelabuhan bongkar muat ini, dalam mendukung efisiensi waktu dan biaya, yang selama ini dikeluhkan oleh Industri Internasional.
Dengan ini, pihaknya mengharapkan dapat menurunkan cost untuk aktivitas bongkar muat hingga 13 persen.
"Sampai saat ini biaya bongkar muat di kita sekitar 23 persen. Sementara negara tetangga sudah rata-rata 13 persen. Maka kita sepakat agar menurunkan cost 13 persen, pada tahun 2024," terangnya.
Kontributor : Partahi Fernando W. Sirait
Berita Terkait
-
Kejari Batam: Kasus TPPO dan PMI Ilegal Marak, Lima Hingga Sepuluh Perkara Tiap Bulan
-
Pemerintah Siapkan Digitalisasi Bansos, Sistem Dibuat Oleh Luhut Binsar Pandjaitan
-
4 WNA Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Kapal PT ASL Shipyard di Batam
-
Belasan Nyawa Melayang di Galangan Kapal PT ASL Shipyard: Kelalaian atau Musibah?
-
Rentetan Kecelakaan Kerja di Galangan PT ASL Shipyard Kembali Terjadi, Polisi Turun Tangan
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas Honda yang Awet, Jarang Rewel, Cocok untuk Jangka Panjang
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- 5 Mobil Diesel Bekas 7-Seater yang Nyaman dan Aman buat Jangka Panjang
- Senyaman Nmax Senilai BeAT dan Mio? Segini Harga Suzuki Burgman 125 Bekas
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
Pilihan
-
Emas dan Perak Meroket Ekstrem, Analis Prediksi Tren Bullish Paling Agresif Abad Ini
-
Rumus Keliling Lingkaran Lengkap dengan 3 Contoh Soal Praktis
-
Mulai Tahun Ini Warga RI Mulai Frustasi Hadapi Kondisi Ekonomi, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
CORE Indonesia Soroti Harga Beras Mahal di Tengah Produksi Padi Meningkat
-
Karpet Merah Thomas Djiwandono: Antara Keponakan Prabowo dan Independensi BI
Terkini
-
5 Mobil Kecil Bekas Murah, Hemat Biaya Operasional buat Pemula
-
Realisasi Investasi Batam Capai Rp69 T di 2025, Singapura Jadi Sumber Utama
-
Ekspedisi Jakarta Batam Terpercaya & Efisien | Harddies Cargo
-
Beasiswa untuk 1.100 Mahasiswa 7 Kampus Negeri Ternama, Batam Jadi Tujuan Belajar
-
Kapal di Karimun Diamankan, Ternyata Bawa Narkoba dan Kayu Tanpa Dokumen