SuaraBatam.id - Pemerintah Pusat menargetkan Kota Batam, Kepulauan Riau memiliki satu lagi pelabuhan bongkar muat bertaraf Internasional selain pelabuhan Batuampar yang tengah direvitalisasi.
Dalam rencananya, pelabuhan yang mengusung konsep Green Smart Seaport ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2024 mendatang.
"Batam harus memiliki satu lagi pelabuhan bongkar muat bertaraf Internasional selain Batuampar. Di sini konsepnya juga mengusung konsep yang saat ini sudah diterapkan di Tanjung Priok Jakarta," jelas Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan disela-sela kunjungan kerjanya di Batam, Senin (24/1/2022).
Untuk itu, pihaknya menunjuk lahan milik PT. Persero yang berada di kawasan Tanjung Pinggir, Sekupang, Batam dengan luas lahan 94 Hektare.
Kini lahan tersebut akan ditambah menjadi seluas 330 Hektare, dengan program reklamasi.
Pelabuhan ini kedepannya juga akan diintregaaikan dengan 10 pelabuhan bertaraf internasional lainnya di Indonesia menggunakan sistem National Logistics Ecosystem (NLE).
"Pembangunan ini juga harus hijau, tidak merusak mangrove yang ada. Walau akan diperluas dengan reklamasi," tegasnya.
Bersamaan dengan hal ini, Luhut juga mengomentari masalah kritik yang saat ini banyak mempertanyakan kinerja Pemerintah Pusat, dalam perbaikan perekonomian di masa pandemi.
Luhut menyayangkan, pernyataan para pengamat yang dianggap tidak dibarengi dengan data lengkap.
Baca Juga: Mendag: Minyak Goreng Satu Harga Rp14 Ribu Akan Berlaku di Pasar Tradisional
"Seperti diketahui, tahun lalu, ekspor kita tertinggi di dunia. Industri sudah memperkuat ekonomi kita Rp32 miliar dari nilai ekspor. Sampai 2030, sudah bisa naik ekspor kita dua kali lipat," tegasnya.
Luhut juga menegaskan bahwa pembangunan pelabuhan bongkar muat ini, dalam mendukung efisiensi waktu dan biaya, yang selama ini dikeluhkan oleh Industri Internasional.
Dengan ini, pihaknya mengharapkan dapat menurunkan cost untuk aktivitas bongkar muat hingga 13 persen.
"Sampai saat ini biaya bongkar muat di kita sekitar 23 persen. Sementara negara tetangga sudah rata-rata 13 persen. Maka kita sepakat agar menurunkan cost 13 persen, pada tahun 2024," terangnya.
Kontributor : Partahi Fernando W. Sirait
Berita Terkait
-
Rambah Hutan Lindung di Batam, PT GTP Jadi Tersangka Korporasi
-
Hati Bukan Sengketa: Strategi PN Batam Utus Mediator Perempuan Tekan Kasus Perceraian
-
Viral Raffi Ahmad Datangi Orozon di Batam, Siapa Pemilik Usahanya?
-
Trik Menabung Era Inflasi: Gaya Micro-Saving ala Anak Rantau Batam
-
Geger Siswa SD Demo Dukung MBG, Saat Hak Anak Dirampas Demi 'Syahwat' Orang Dewasa
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- Siapa Ipda Ambarita? Ini Profil Polisi yang Viral Saat Pengamanan Bentrok Matraman
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
BRI Percepat BRIvolution Reignite untuk Tingkatkan Daya Saing dan Kontribusi Ekonomi Nasional
-
Gelapkan Dana Siswa Ratusan Juta, Kepala SMA di Kepri Ditangkap
-
Kinerja Penyaluran KUR Perumahan BRI Tuai Apresiasi, Perkuat Program 3 Juta Rumah Pemerintah
-
Oknum Guru SD di Bintan Timur Ditangkap, Tiga Tahun Peras 10 Anak Didiknya
-
Transaksi QRIS BRI Melonjak 76%, Dorong Digitalisasi Merchant