Scroll untuk membaca artikel
Eliza Gusmeri
Jum'at, 07 Januari 2022 | 11:00 WIB
Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad (foto: Partahi/suara.com)

SuaraBatam.id - Penanggulangan Bencana (BNPB) membuat peryataan pers melalui chanel YouTube nya bahwa kasus covid-19 di Kepulauan Riau (Kepri) meningkat setelah Natal dan Tahun Baru 2022.

BNPB mengungkapkan berawal dari 2 kasus, kemudian naik menjadi 93 kasus, lanjut lagi menjadi 140 kasus dan terakhir sampai 168 kasus.

Jumlah kasus itu menjadikan Kepri tertinggi ke-2 di Indonesia, berada dibawah DKI Jakarta yang mencapai 526 kasus.

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menanggapi bahwa jumlah kasus Covid-19 dari BNPB itu adalah data dari para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang pulang ke tanah air dan melalui jalur yang ada di Kepri, yakni di Batam.

Baca Juga: Hanya Batam yang Masih Berstatus PPKM Level II di Kepri

“Seharusnya hal superti ini tidak terjadi lagi. Harus sudah dipisahkan antara data masyarakat Kepri dan data PMI yang tertular covid19. Pada akhir Desember lalu kita sudah berkoordinasikan dengan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI terkait data PMI yang pulang dan pergi melalui jalur Kepulauan Riau dan dinyatakan terkonfirmasi virus Covid-19. Kita sudah meminta kepada Pemerintah Pusat agar ada pemisahan data antara PMI dan data masyarakat Kepri,” kata Gubernur Ansar, dikutip dari Keprprov, Jumat (7/12).

Menanggapi data BNPB tersebut, Gubernur Ansar yakin jika yang dibacakan merupakan kasus yang menimpa para PMI, dan bukan kasus yang menimpa masyarakat Kepri.

“Sejauh ini dari segi capaian vaksinasi, kita termasuk yang terbaik di Indonesia. Begitu juga dengan tingkat kepatuhan masyarakat Kepri dalam menerapkan protokol kesehatan. Ditambah lagi, baru saja kita melakukan survey serology dan hasilnya tingkat titer antobodi masyarakat Kepri mencapai 89,6 persen. Itu artinya masyarakat Kepri termasuk sudah kebal terhadap virus covid19. Yang penting tetap patuhi prokes,” tegas Ansar Ahmad.

Sebelumnya Ansar juga sudah mendatangi kantor Kementerian Kesehatan RI di akhir Desember lalu untuk meminta agar ada pemisahan data Covid-19 masyarakat Kepri dan PMI.

Selain itu, Ia juga meminta Kepala Dinas Kesehatan Kepri M. Bisri melakukan koordinasi kepada pihak BNPB terkait peryataan pers yang surah terlanjur beredar di YouTube.

Baca Juga: Peras Pejabat Modus Video Call Porno, 9 WN China Ditangkap di Batam

Kadiskes Kepri M. Bisri berhasil menemui Wiku Bakti Bawono Adisasmito, yang menjabat sebagai juru bicara sekaligus tim pakar covid19 di BNPB.

Dalam pertemuan singkat ini, diakui oleh jubir BNPB jika penambahan kasus di Kepri memang dari para pekerja migran (PMI) yang masuk melalui Batam, dan bukan masyarakat asli Kepri.

“Pada intinya pihak BNPB mengakui jika mereka salah membaca data. Mereka tau kita sudah baik dari segi vaksinasi dan sebagainya. Dan kita hampir tidak ada kasus sama sekali. Kecuali kasus dari para PMI yang pulang lewat Batam. Mereka juga menyebutkan rendahnya penambahan kasus positive di Kepri adalah karena capaian vaksinasi yang sudah sangat tinggi di Kepri,” kata Bisri.

Load More