SuaraBatam.id - Pemerintah telah menetapkan 11 negara yang dilarang masuk Indonesia pada 20 Desember 2021. Di antaranya Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambik, Eswatini, Malawi, Angola, Zambia, UK , Norwegia dan Denmark.
Kemudian, pemerintah menambah dua negara lagi. Namun demikian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Airlangga Hartarto tidak menjelaskan dua negara tersebut.
"Pemerintah juga akan menambah negara yang jumlah kasus (Omicron)nya tinggi, nanti Pak Menko akan memasukkan di dalam Satgas," ujar Airlangga dalam keterangan persnya usai Rapat Terbatas tentang PPKM, Senin (3/1).
Airlangga mengatakan, pemerintah juga memperpendek masa karantina WNI dari negara yang dilarang tersebut dari 14 hari menjadi 10 hari.
Keputusan ini mengacu hasil rapat terbatas hari ini, masa karantina pelaku perjalanan internasional menjadi 7 dan 10 hari sesuai negara asal.
Untuk 10 hari ditujukan bagi WNI dari negara yang dilarang masuk ke Indonesia.
"Jadi dua negara yang relatif tinggi juga kita akan kenakan 10 hari, sedangkan menambah dari yang 13 negara, sedangkan yang lain nanti di luar negara tersebut akan tujuh hari," kata Airlangga.
Berkaitan dengan pelaku perjalanan internasional, pemerintah sedang menyiapkan pintu-pintu baru untuk para pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) disertai dengan aturan karantina yang ketat.
"Kemudian tentu bagi PPLN juga pemerintah mempersiapkan pintu-pintu baru. Selain di Jakarta, disiapkan juga di (Bandara Internasional) Juanda (Surabaya) maupun di tempat lain yang tentunya disiapkan kekarantinaan," kata Airlangga.
Baca Juga: 63 Pegawai Pemko Batam Menduduki Jabatan Baru
Airlangga mengatakan, selain pintu kedatangan melalui udara, pemerintah juga menyiapkan pintu kedatangan melalui darat dan laut.
Untuk pintu darat, Pemerintah menyiapkan Pos Lintas Batas Negara di Kalimantan Barat mulai dari Entikong maupun di Kalimantan Timur.
"Selanjutnya juga yang masuk laut antara lain Batam, Tanjung Pinang yang seluruh Kepulauan Riau yang seluruhnya juga disiapkan terkait dengan kekarantinaan," ujar Airlangga.
Tag
Berita Terkait
-
Sibuk Menghitung Kemiskinan, tetapi Belum Serius Mengurus Kesejahteraan
-
Bantuan Subsidi Upah: Solusi Nyata atau Sekadar Peredam Gejolak Sosial?
-
Karhutla Tak Kunjung Tuntas, BEM UI Sebut Kepemimpinan Prabowo-Gibran Cukup 2 Tahun
-
Dari Bjorka ke Penyadapan Presiden, Seburuk Itukah Keamanan Data Negara?
-
UMKM Menjamur, Pekerjaan Layak Menghilang: Ironi Sistem Kerja di Indonesia
Terpopuler
- Jenderal yang Menanggalkan Gelar Andi, Kini Bergelar Pahlawan Nasional
- Cara cek NIK KTP Apakah Terdaftar BSU?
- 5 Sepatu Adidas Tanpa Tali yang Praktis dan Nyaman Buat Jalan hingga Lari
- Penyakit Khas Toyota Innova Bekas dari Generasi Barong, Reborn, hingga Zenix
- Gibran Diisukan Mundur, Bila Paripurna DPR Hari Ini Setujui Proses Pemakzulan
Pilihan
-
Istana Bantah Klaim Gibran: Presiden Prabowo Tak Sarankan Wapres Gugat di PTUN
-
Hidayat Nur Wahid Mendadak Mundur dari Wakil Ketua MPR, Ada Apa?
-
Gibran Tinggalkan Istana Tak Pakai Mobil RI-2 Usai Nyatakan Niat Mundur
-
Menko Yusril soal Gibran Mau Buktikan Ijazah ke PTUN: Percuma, Tak Ada Gunanya
-
Usai Sampaikan Niat untuk Mundur, Gibran Klaim Dapat Saran untuk Fight di PTUN dari Prabowo
Terkini
-
TOMORO COFFEE Perluas Jangkauan di Batam, Buka Store Berkonsep Baru di Bengkong
-
Olang Curi Patung Dewa Empat Wajah di Batam, AKP Cindo Ungkap Kronologi
-
Tak Punya Uang Lagi, WN Malaysia Bersenjata Rampok Warga di Batu Ampar Batam
-
Penyelundupan 3 Mesin Pesawat Bekas ke Batam, Dibongkar lalu Dijual Eceran
-
Empat Polisi Digerebek Diduga Pesta Narkoba di Batam Terancam Dipecat