Baru Tayang 2 Episode, Snowdrop Dikritik dan Dipetisi, JTBC Angkat Bicara

SuaraBatam.id - Episode perdana drama seri Korea, Snowdrop baru tayang pada Sabtu (18/12) dan Minggu (19/12). Namun drama ini telah menuai banyak kritik pedas, bahkan muncul petisi yang meminta agar penayangan drama tersebut dihentikan.

Petisi yang dilayangkan ke Blue House itu telah ditandatangani lebih dari 300.000 orang pada Selasa.

Kritik terhadap drama tersebut menyebabkan beberapa perusahaan menarik kesepakatan sponsor dan iklan, termasuk merek teh lokal Teazen dan merek fesyen Ganisong.

“Setelah penayangan ‘Snowdrop’, kontroversi berdasarkan informasi palsu tidak kunjung mereda, jadi kami merilis pernyataan,” kata JTBC dikutip dari Soompi, Selasa.

Baca Juga: Sempat Bantah Kirim Pesan Porno, Dosen Reza Ghasarma Akhirnya Mengakui Perbuatannya

Perusahaan penyiaran, JTBC membantah tudingan pembelokan sejarah gerakan pro-demokrasi Korea Selatan yang terjadi pada tahun 1987 di drama itu.

JTBC mengatakan “Snowdrop” merupakan karya kreatif yang menampilkan kisah individu-individu yang dimanfaatkan dan dikorbankan oleh penguasa pada masa rezim militer.

“Tidak ada mata-mata yang memimpin gerakan demokratisasi di ‘Snowdrop’. Pemeran utama laki-laki dan perempuan tidak ditampilkan berpartisipasi atau memimpin gerakan demokratisasi di episode 1 dan 2, dan mereka tidak melakukannya di bagian mana pun dari naskah mendatang,” kata JTBC.

Drama “Snowdrop” bercerita tentang seorang mahasiswi Korea Selatan bernama Young-ro (diperankan oleh Jisoo) yang menyelamatkan Im Soo-ho (Jung Hae-in) dalam kondisi berlumuran darah di asramanya.

Young-ro mengira bahwa Soo-ho merupakan aktivis pro-demokrasi yang dikejar-kejar oleh intelijen. Keduanya juga digambarkan terlibat dalam hubungan romantis.

Baca Juga: Tak Cuma Petisi, Drama Snowdrop Juga Dapat 452 Komplain dari Warga Sipil

Dalam petisi yang dilayangkan pada Sabtu (18/12), pembuat petisi menilai cerita dalam “Snowdrop” dapat memperkuat narasi pemerintah otoriter di masa lalu bahwa aktivis mahasiswa pro-demokrasi terkait dengan Korea Utara.