SuaraBatam.id - Perempuan korban kekerasan kerap kali masih disalahkan masyarakat. Sikap itu seperti menjadi budaya.
Untuk itu, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengajak masyarakat untuk mengubah sikap itu.
Perempuan korban kekerasan semestinya mendapatkan hak keadilan dan perlindungan.
"Budaya menyalahkan korban harus dihentikan," kata Komisioner Komnas Perempuan Satyawanti Mashudi dalam Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan di Kota Batam Kepulauan Riau, Kamis.
Menurut dia, budaya dapat dipengaruhi oleh tayangan hiburan, juga komentar tokoh masyarakat di media sosial yang memojokkan perempuan.
Belum lagi, keluar kata-kata yang merendahkan perempua seperti "turun mesin", atau "suara suami adalah suara surga" membuat budaya menyalahkan korban semakin berkembang.
"Perempuan tetap tersubordinasi, terus disalahkan kalau ada kekerasan perempuan," kata dia.
Ia menegaskan, dalam penindakan kekerasan terhadap perempuan, aparat hukum, pemerintah dan masyarakat jangan hanya fokus pada tindakan pada pelaku. Namun juga memerhatikan kepentingan korban
"Bagaimana kepentingan korban, pemulihan komprehensif," kata dia.
Baca Juga: Kerap Dilecehkan Atasan hingga saat Meliput, Jurnalis Perempuan: RUU TPKS Harus Disahkan!
Jangan hanya fokus pada pidananya saja, karena korban membutuhkan pemulihan untuk mampu berdaya agar bisa melanjutkan kehidupan.
Pada kekerasan perempuan, korban harus berhadapan dengan trauma dan stigma masyarakat.
Komnas Perempuan mengkoordinasikan jaringan masyarakat sipil di berbagai daerah agar terlibat aktif dalam Kampanye 16 HAKTP dengan menyuarakan pesan #GerakBersama dan Suarakan: Sahkan RUU tentang Kekerasan Seksual yang Berpihak pada Korban.
Pada kesempatan yang sama, Tenaga Pendamping Ahli Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kepri, Ahmad menyampaikan jumlah korban kasus kekerasan seksual di Kepri cenderung meningkat setiap tahun.
Ia mengatakan terdapat beberapa faktor terjadinya kekerasan seksual di Kepri, di antaranya wilayah Kepri yang daerah terbuka kerap dimanfaatkan sebagai tempat transit, mengingat lokasinya di perbatasan antarnegara.
"Kemiskinan di daerah asal dan rendahnya tindak pendidikan korban juga menjadi faktor penyebab," kata dia. (antara)
Berita Terkait
-
LPSK Ingatkan Bahaya Child Grooming yang Kerap Tak Disadari Lingkungan Sekitar Anak
-
Kekerasan Banyak Terjadi di Ruang Domestik, PPAPP Soroti Rumah sebagai Lokasi Paling Rawan di Jaksel
-
Tinggalkan 'Jejak' Perlawanan, Aliansi Perempuan Tuntut Penghentian Kekerasan Negara
-
Komnas Perempuan Ungkap Kekerasan Seksual Via Internet Paling Banyak Dilakukan Mantan Pacar
-
Komnas Perempuan Ungkap Ratusan Korban Kekerasan Negara: Ada yang Ditelanjangi, Diperkosa hingga Disiksa Penyidik
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Proyek PSEL Makassar: Investor Akan Gugat Pemkot Makassar Rp2,4 Triliun
- 5 Rekomendasi Tablet Murah dengan Keyboard Bawaan, Jadi Lebih Praktis
- Sepeda Lipat Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Rekomendasi Terbaik untuk Gowes
Pilihan
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
-
Iran Tuduh AS-Israel Langgar Kesepakatan, Gencatan Senjata Terancam Batal
Terkini
-
Rebranding dan Transformasi Bawa BRI Masuk Jajaran 500 Merek Paling Bernilai Dunia
-
Harga Plastik Naik, Warga Batam Diajak Gunakan Tas Ramah Lingkungan
-
Perkuat Akses Kesehatan Inklusif, BRI Gelar Pemeriksaan Gratis bagi Ribuan Masyarakat
-
Pelaksanaan PPDB Madrasah 2026 di Batam Diawasi Ombudsman
-
Program Beasiswa Kepri 2026 Resmi Dibuka, Cek Syarat dan Cara Daftarnya