SuaraBatam.id - Perempuan korban kekerasan kerap kali masih disalahkan masyarakat. Sikap itu seperti menjadi budaya.
Untuk itu, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengajak masyarakat untuk mengubah sikap itu.
Perempuan korban kekerasan semestinya mendapatkan hak keadilan dan perlindungan.
"Budaya menyalahkan korban harus dihentikan," kata Komisioner Komnas Perempuan Satyawanti Mashudi dalam Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan di Kota Batam Kepulauan Riau, Kamis.
Menurut dia, budaya dapat dipengaruhi oleh tayangan hiburan, juga komentar tokoh masyarakat di media sosial yang memojokkan perempuan.
Belum lagi, keluar kata-kata yang merendahkan perempua seperti "turun mesin", atau "suara suami adalah suara surga" membuat budaya menyalahkan korban semakin berkembang.
"Perempuan tetap tersubordinasi, terus disalahkan kalau ada kekerasan perempuan," kata dia.
Ia menegaskan, dalam penindakan kekerasan terhadap perempuan, aparat hukum, pemerintah dan masyarakat jangan hanya fokus pada tindakan pada pelaku. Namun juga memerhatikan kepentingan korban
"Bagaimana kepentingan korban, pemulihan komprehensif," kata dia.
Baca Juga: Kerap Dilecehkan Atasan hingga saat Meliput, Jurnalis Perempuan: RUU TPKS Harus Disahkan!
Jangan hanya fokus pada pidananya saja, karena korban membutuhkan pemulihan untuk mampu berdaya agar bisa melanjutkan kehidupan.
Pada kekerasan perempuan, korban harus berhadapan dengan trauma dan stigma masyarakat.
Komnas Perempuan mengkoordinasikan jaringan masyarakat sipil di berbagai daerah agar terlibat aktif dalam Kampanye 16 HAKTP dengan menyuarakan pesan #GerakBersama dan Suarakan: Sahkan RUU tentang Kekerasan Seksual yang Berpihak pada Korban.
Pada kesempatan yang sama, Tenaga Pendamping Ahli Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kepri, Ahmad menyampaikan jumlah korban kasus kekerasan seksual di Kepri cenderung meningkat setiap tahun.
Ia mengatakan terdapat beberapa faktor terjadinya kekerasan seksual di Kepri, di antaranya wilayah Kepri yang daerah terbuka kerap dimanfaatkan sebagai tempat transit, mengingat lokasinya di perbatasan antarnegara.
"Kemiskinan di daerah asal dan rendahnya tindak pendidikan korban juga menjadi faktor penyebab," kata dia. (antara)
Berita Terkait
-
LPSK Ingatkan Bahaya Child Grooming yang Kerap Tak Disadari Lingkungan Sekitar Anak
-
Kekerasan Banyak Terjadi di Ruang Domestik, PPAPP Soroti Rumah sebagai Lokasi Paling Rawan di Jaksel
-
Tinggalkan 'Jejak' Perlawanan, Aliansi Perempuan Tuntut Penghentian Kekerasan Negara
-
Komnas Perempuan Ungkap Kekerasan Seksual Via Internet Paling Banyak Dilakukan Mantan Pacar
-
Komnas Perempuan Ungkap Ratusan Korban Kekerasan Negara: Ada yang Ditelanjangi, Diperkosa hingga Disiksa Penyidik
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP POCO RAM Besar dan Kamera Bagus, Cek di Sini!
- Promo Alfamart Hari Ini 30 April 2026, Tebus Suka Suka Diskon 60 Persen
- 5 HP Terbaru 2026 Baterai Jumbo 10.000 mAh: Tahan 3 Hari, Performa Kencang
- 5 Sepatu Lari Diadora Diskon 50 Persen di Sports Station, Harga Jadi Rp200 Ribuan
- 5 Cushion Matte untuk Menutupi Bekas Jerawat dan Noda Hitam, Harga Terjangkau
Pilihan
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
-
Dibayar Rp50 Ribu Sebulan, Guru Ngaji di Kampung Tak Terjamah Sistem Pendidikan
-
10 Spot Wisata Paling Hits di Solo 2026: Paduan Sempurna Budaya, Estetika, dan Gaya Hidup Modern!
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
-
Mantan Istri Andre Taulany Dilaporkan ke Polisi, Diduga Aniaya Karyawan
Terkini
-
BBRI Masih Menarik di 2026, Laba Tumbuh dan Kredit Tetap Ngebut
-
Tumbuh 13,7%, BRI Kantongi Laba 15,5 Triliun di Triwulan I 2026
-
Selisih Gadai Mobil, Pria di Batam Dikeroyok Debt Collector
-
Penarikan Undian Program BRI Debit FC Barcelona: Ada Trip ke Camp Nou dan Banyak Benefit
-
Rekonstruksi Kasus Tewasnya Polisi Muda Polda Kepri, 37 Adegan Diperagakan