SuaraBatam.id - Kasus kekerasan di SPN di Sekolah Penerbangan (SPN) Dirgantara di Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri) mendapat perhatian Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI).
JPPI mengecam kasus kekerasan tersebut. Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, mengatakan kasus ini sangat mengecewakan terlebih terjadi di sekolah kedinasan, dan langkah pemerintah dianggap lambat mengantisipasi hal ini.
"JPPI mengecam tindakan kekerasan di sekolah yang terus berulang, karena itu kami sangat kecewa dengan pemerintah baik pusat maupun dinas pendidikan daerah yang slow respon dan tidak melakukan langkah-langkah preventif. Akibatnya terus terulang kasus kekerasan di sekolah," kata Ubaid saat dihubungi, Jumat (19/11/2021).
Ubaid mendesak kasus ini di investigasi mendalam sampai menemukan aktor intelektual yang terlibat dalam kasus kekerasan tersebut.
"Harus diinvestigasi. Jangan hanya memberikan sanksi bagi pelaku di lapangan, tapi siapapun yang terlibat baik langsung atau tidak. Diduga ini bukan pelaku tunggal, karena ini bukan kasus pertama, seringkali ada laporan di sekolah ini," tegasnya.
Dia menyebut tindakan pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan harus dilakukan dari segala sisi, baik internal baik eksternal dengan melibatkan orang tua, alumni, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga masyarakat luas.
"Sanksinya ya harus dengan pendekatan pendidikan yang mengubah karakter siswa. Tapi, jika ada pelaku di luar siswa misalnya guru ya harus disanksi tegas bisa pidana atau dikeluarkan dari sekolah," tutup Ubaid.
Sebelumnya, kasus kekerasan di SPN Dirgantara Batam diungkap Komisioner KPAI Retno Listyarti yang menyebut si pelajar telah mendapatkan hukuman fisik mulai dari menampar hingga mengurung.
"Seorang siswa bisa dikurung berminggu-minggu bahkan berbulan tergantung kesalahannya dan dianggap sebagai konseling. Selain dikurung, anak-anak juga mengalami hukuman fisik seperti pemukulan, bahkan ada korban yang rahangnya sampai bergeser," kata Retno dikutip dari Batamnews.co.id--jaringan Suara.com, Kamis (18/11/2021).
Baca Juga: Sering Kali Siksa Siswa Sampai Dikurung, KPPAD Minta SMK SPN Batam Ditutup
Berita Terkait
-
Rp 240 Triliun Biaya MBG Masuk Anggaran Pendidikan 2027, Pemerintah Dinilai Kangkangi Putusan MK
-
JPPI Minta Evaluasi Buku Pelajaran Tak Dimanfaatkan untuk Kepentingan Bisnis
-
Temuan Senjata Api hingga Narkoba di Sekolah Bukti Tata Kelola Pendidikan Bermasalah
-
Sekolah Bukan Gudang Senjata, JPPI Sebut Dalih Ekskul Menembak di Pondok Pinang Tak Masuk Akal
-
DPR dan Pemerintah Jangan Akali Konstitusi: Pisahkan Anggaran MBG dari Dana Pendidikan Mulai 2027!
Terpopuler
- Febrie Adriansyah Minta Emas 74 Kg dan Uang Ratusan Miliar Segera Dikembalikan
- 4 Perbedaan Rice Cooker Keramik vs Stainless Steel untuk Memasak Nasi, Mana yang Lebih Sehat?
- 3 Sepatu Jalan untuk Lansia Paling Nyaman, Hands Free Tak Perlu Membungkuk
- Spanduk Polwan saat Adang Aksi BEMI UI Kena Rujak Netizen: Bu Polwan Salah Bawa Spanduk?
- Kulkas Sharp 2 Pintu Berapa Harganya? Ini 3 Pilihan yang Dingin dan Hemat Listrik Sesuai Review
Pilihan
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
Terkini
-
Serentak di 131 Lokasi, BRI KKB National Expo 2026 Torehkan Rekor MURI
-
BRI Turut Berperan Aktif Dalam Percepat Pemulihan Gempa NTT Lewat Posko Logistik BRI Peduli
-
Pemkot Batam Soroti Izin Tempat Hiburan Jadi Lokasi Kasino yang Digerebek Bareskrim
-
Bareskrim Tangkap 197 Orang dalam Penggerebekan Kasino Di Batam
-
Bareskrim ke Nagoya Food Court Batam, Gerebek Diduga Sarang Perjudian