SuaraBatam.id - Heboh Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) calon pegawai negeri sipil (CPNS) dengan konsep Squid Game.
Tes CPNS dengan tema Squid Game ini diketahui berlangsung di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Timur.
Tampak panitia mengenakan kostum 'pink soldier' seperti tayangan serial Netflix tersebut. Aksi panitia itu juga diwarnai dengan bunyi sirene dan suara latar belakang yang mencekam khas serial Squid Game.
Melihat tes CPNS bertema Squid Gema ini, sutradara Angga Sasongko menyampaikan pendapatnya. Ia memberikan kritikan terkait perizinan dan legalitas menggunakan tema Squide Game tersebut.
Melalui akun Twitternya, Angga menilai aksi panitia memakai kostum ala Squid Game itu tidak pantas. Apalagi, panitia juga membawa senjata laras panjang palsu yang ditodongkan ke peserta SKD CPNS.
Angga turut menyinggung perizinan Hak Atas Kekayaan Intelektual atau HAKI. Ia mempertanyakan apakah Kemenkumham sudah meminta izin mengenai penggunaan kostum Squid Game.
Terlebih, ide penggunaan kostum Squiq Game itu diadakan oleh Kemnenkumham. Angga mengingatkan Kemenkumhan merupakan instansi yang menaungi Dirjen HAKI.
"Selain inappropriate, @Kemenkumham_RI yang di dalamnya ada Dirjen HAKI udah ijin sama pemilik IP-nya belum tuh?" tanya Angga Sasongko sebagai keterangan Twitter seperti dikutip Suara.com, Jumat (22/10/2021).
Tak hanya HAKI, Angga juga menyinggung perizinan musik yang digunakan dalam video SKD CPNS tersebut. Ia mengatakan penggunaan musik oleh Kemenkumham itu juga harus memiliki izin.
Baca Juga: Sinetron Tiru Squid Game, SCTV Disentil Ernest Prakasa
"Musik di dalam videonya pun perlu dipertanyakan izinnya," pesan Angga Sasongko.
Hingga berita ini dipublikasikan, kritikan Angga Sasongko itu sedikitnya telah di-retweet 600 kali dan mendapatkan 1.300 tanda suka.
Netizen juga ramai membanjiri cuitan Angga Sasongko di kolom komentar. Mereka menuliskan beragam pendapat mengenai penggunaan kostum Squid Game.
Netizen juga menyoroti mengenai pembelian kostum Squid Game yang tentunya menggunakan uang rakyat.
"Saya tidak setuju pajak saya untuk beli seperti itu, tapi sepertinya tidak melanggar HAKI, bukan tujuan untuk komersil," komentar netizen.
"Hahahahaha ditunggu klarifikasinya bapak-bapak dan ibu-ibu pejabat dan staf Kemenkumham," tulis netizen.
Berita Terkait
-
CPNS 2026 Segera Dibuka? Simak Informasi Resmi dan Proyeksi Formasi Terbaru
-
Stranger Things dan Squid Game Jadi Serial yang Paling Banyak Ditonton Versi Nielsen
-
Karya Terbaru Sutradara Squid Game, The Dealer Hadirkan Jung So-min Jadi Dealer Kasino
-
CPNS 2026 Dibuka Kapan? Simak Informasi Terkini dan Prediksi Jadwalnya.
-
Deretan Drama dan Film Original Netflix yang Dibintangi Park Hae Soo
Terpopuler
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp10 Ribu dan Rp20 Ribu di Surabaya
- Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Langsung Dibawa ke Jakarta
- Profil dan Biodata Anis Syarifah Istri Bos HS Meninggal Karena Kecelakaan Moge
- PP THR dan Gaji 13 Tahun 2026 Diumumkan, Ini Jadwal Cair dan Rincian Lengkapnya
- Selat Hormuz Milik Siapa? Jalur Sempit Banyak Negara Tapi Iran Bisa Buka Tutup Aksesnya
Pilihan
-
Iran Tutup Pintu Negosiasi, Dubes: Kami Bereskan Musuh di Medan Perang
-
Fatwa Ayatollah Ali Khamenei soal Senjata Nuklir: Haram!
-
KPK Ungkap ART Fadia Arafiq Jadi Direktur PT RNB, Diduga Alat Korupsi Rp13,7 Miliar
-
Dua Hari Lalu Dinyatakan Gugur, Eks Presiden Iran Ahmadinejad Masih Hidup
-
Skandal Saham BEBS Dibongkar OJK: Rp14,5 Triliun Dibekukan, Kantor Mirae Asset Digeledah!
Terkini
-
Kasus Sabu 2 Ton, ABK Fandi Ramadhan Akhirnya Bebas dari Hukuman Mati
-
Silaturahmi Ramadan BRI: Aset Tembus Rp2.135 Triliun, Dukungan Jurnalisme Rp250 Juta
-
Jadwal Buka Puasa Ramadan di Batam dan Sekitarnya, Kamis 5 Maret 2026
-
Keberangkatan Warga Kepri Mau Jadi Operator Judol Berhasil Dicegah di Pelabuhan
-
Jadwal Imsakiyah Ramadan di Batam dan Sekitarnya, Kamis 5 Maret 2026