SuaraBatam.id - Heboh Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) calon pegawai negeri sipil (CPNS) dengan konsep Squid Game.
Tes CPNS dengan tema Squid Game ini diketahui berlangsung di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Timur.
Tampak panitia mengenakan kostum 'pink soldier' seperti tayangan serial Netflix tersebut. Aksi panitia itu juga diwarnai dengan bunyi sirene dan suara latar belakang yang mencekam khas serial Squid Game.
Melihat tes CPNS bertema Squid Gema ini, sutradara Angga Sasongko menyampaikan pendapatnya. Ia memberikan kritikan terkait perizinan dan legalitas menggunakan tema Squide Game tersebut.
Melalui akun Twitternya, Angga menilai aksi panitia memakai kostum ala Squid Game itu tidak pantas. Apalagi, panitia juga membawa senjata laras panjang palsu yang ditodongkan ke peserta SKD CPNS.
Angga turut menyinggung perizinan Hak Atas Kekayaan Intelektual atau HAKI. Ia mempertanyakan apakah Kemenkumham sudah meminta izin mengenai penggunaan kostum Squid Game.
Terlebih, ide penggunaan kostum Squiq Game itu diadakan oleh Kemnenkumham. Angga mengingatkan Kemenkumhan merupakan instansi yang menaungi Dirjen HAKI.
"Selain inappropriate, @Kemenkumham_RI yang di dalamnya ada Dirjen HAKI udah ijin sama pemilik IP-nya belum tuh?" tanya Angga Sasongko sebagai keterangan Twitter seperti dikutip Suara.com, Jumat (22/10/2021).
Tak hanya HAKI, Angga juga menyinggung perizinan musik yang digunakan dalam video SKD CPNS tersebut. Ia mengatakan penggunaan musik oleh Kemenkumham itu juga harus memiliki izin.
Baca Juga: Sinetron Tiru Squid Game, SCTV Disentil Ernest Prakasa
"Musik di dalam videonya pun perlu dipertanyakan izinnya," pesan Angga Sasongko.
Hingga berita ini dipublikasikan, kritikan Angga Sasongko itu sedikitnya telah di-retweet 600 kali dan mendapatkan 1.300 tanda suka.
Netizen juga ramai membanjiri cuitan Angga Sasongko di kolom komentar. Mereka menuliskan beragam pendapat mengenai penggunaan kostum Squid Game.
Netizen juga menyoroti mengenai pembelian kostum Squid Game yang tentunya menggunakan uang rakyat.
"Saya tidak setuju pajak saya untuk beli seperti itu, tapi sepertinya tidak melanggar HAKI, bukan tujuan untuk komersil," komentar netizen.
"Hahahahaha ditunggu klarifikasinya bapak-bapak dan ibu-ibu pejabat dan staf Kemenkumham," tulis netizen.
Berita Terkait
-
CPNS 2026 Segera Dibuka? Simak Informasi Resmi dan Proyeksi Formasi Terbaru
-
Stranger Things dan Squid Game Jadi Serial yang Paling Banyak Ditonton Versi Nielsen
-
Karya Terbaru Sutradara Squid Game, The Dealer Hadirkan Jung So-min Jadi Dealer Kasino
-
CPNS 2026 Dibuka Kapan? Simak Informasi Terkini dan Prediksi Jadwalnya.
-
Deretan Drama dan Film Original Netflix yang Dibintangi Park Hae Soo
Terpopuler
- Hadir ke Cikeas Tanpa Undangan, Anies Baswedan Dapat Perlakuan Begini dari SBY dan AHY
- Peta 30 Suara Mulai Terbaca, Munafri Unggul Sementara di Musda Golkar Sulsel
- 7 Rekomendasi Bedak Tabur yang Bagus dan Tahan Lama untuk Makeup Harian
- 5 HP Murah RAM 8 GB Harga Rp1 Jutaan di Akhir Maret 2026
- Harga Mobil BYD per Maret 2026: Mulai Rp199 Jutaan, Ini Daftar Lengkapnya
Pilihan
-
Arus Balik Susulan, 14 Ribu Kendaraan Diprediksi Lewat GT Purwomartani Sabtu Ini
-
Fokus Timnas Indonesia, John Herdman Ogah Ikut Campur Polemik Paspor Dean James
-
Video Jusuf Kalla di Pesawat Menuju Iran adalah Hoaks
-
Kabais Dicopot Buntut Aksi Penyiraman Air Keras Terhadap Andrie Yunus
-
Puncak Arus Balik! 50 Ribu Orang Padati Jakarta, KAI Daop 1 Tebar Diskon Tiket 20 Persen
Terkini
-
Hingga Februari 2026, BRI Salurkan KPR Subsidi Rp16,79 Triliun untuk Perumahan Nasional
-
Pria Hanyut Terseret Arus usai Terjun ke Laut dari Jembatan Barelang Batam
-
12 Tahun BRILink Agen Dari BRI Dorong Inklusi Keuangan Warga Desa, Sampai ke Nusa Tenggara Barat
-
Bisnis Remitansi BRI Tumbuh 27,7% YoY Jelang Lebaran 2026
-
BRI Hadirkan Posko Lebaran 2026, Pemudik Bisa Istirahat Gratis