SuaraBatam.id - Heboh Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) calon pegawai negeri sipil (CPNS) dengan konsep Squid Game.
Tes CPNS dengan tema Squid Game ini diketahui berlangsung di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Timur.
Tampak panitia mengenakan kostum 'pink soldier' seperti tayangan serial Netflix tersebut. Aksi panitia itu juga diwarnai dengan bunyi sirene dan suara latar belakang yang mencekam khas serial Squid Game.
Melihat tes CPNS bertema Squid Gema ini, sutradara Angga Sasongko menyampaikan pendapatnya. Ia memberikan kritikan terkait perizinan dan legalitas menggunakan tema Squide Game tersebut.
Melalui akun Twitternya, Angga menilai aksi panitia memakai kostum ala Squid Game itu tidak pantas. Apalagi, panitia juga membawa senjata laras panjang palsu yang ditodongkan ke peserta SKD CPNS.
Angga turut menyinggung perizinan Hak Atas Kekayaan Intelektual atau HAKI. Ia mempertanyakan apakah Kemenkumham sudah meminta izin mengenai penggunaan kostum Squid Game.
Terlebih, ide penggunaan kostum Squiq Game itu diadakan oleh Kemnenkumham. Angga mengingatkan Kemenkumhan merupakan instansi yang menaungi Dirjen HAKI.
"Selain inappropriate, @Kemenkumham_RI yang di dalamnya ada Dirjen HAKI udah ijin sama pemilik IP-nya belum tuh?" tanya Angga Sasongko sebagai keterangan Twitter seperti dikutip Suara.com, Jumat (22/10/2021).
Tak hanya HAKI, Angga juga menyinggung perizinan musik yang digunakan dalam video SKD CPNS tersebut. Ia mengatakan penggunaan musik oleh Kemenkumham itu juga harus memiliki izin.
Baca Juga: Sinetron Tiru Squid Game, SCTV Disentil Ernest Prakasa
"Musik di dalam videonya pun perlu dipertanyakan izinnya," pesan Angga Sasongko.
Hingga berita ini dipublikasikan, kritikan Angga Sasongko itu sedikitnya telah di-retweet 600 kali dan mendapatkan 1.300 tanda suka.
Netizen juga ramai membanjiri cuitan Angga Sasongko di kolom komentar. Mereka menuliskan beragam pendapat mengenai penggunaan kostum Squid Game.
Netizen juga menyoroti mengenai pembelian kostum Squid Game yang tentunya menggunakan uang rakyat.
"Saya tidak setuju pajak saya untuk beli seperti itu, tapi sepertinya tidak melanggar HAKI, bukan tujuan untuk komersil," komentar netizen.
"Hahahahaha ditunggu klarifikasinya bapak-bapak dan ibu-ibu pejabat dan staf Kemenkumham," tulis netizen.
Berita Terkait
-
Deretan Drama dan Film Original Netflix yang Dibintangi Park Hae Soo
-
Kaleidoskop 2025: 7 Drama Korea Original Netflix dengan Cerita Paling Kuat
-
5 Drama Korea Terbaik 2025, When Life Gives You Tangerines Raih Banyak Penghargaan
-
10 Serial TV Paling Viral di Google 2025, Semuanya Wajib Ditonton!
-
5 Serial Netflix Terpopuler Sepanjang Masa, Stranger Things Segera Tamat
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Kencang bak Ninja, Harga Rasa Vario: Segini Harga dan Konsumsi BBM Yamaha MT-25 Bekas
Pilihan
-
Dasco Tegaskan Satgas DPR RI Akan Berkantor di Aceh untuk Percepat Pemulihan Pascabencana
-
6 Rekomendasi HP Murah Layar AMOLED Terbaik untuk Pengalaman Menonton yang Seru
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
Terkini
-
Kapal di Karimun Diamankan, Ternyata Bawa Narkoba dan Kayu Tanpa Dokumen
-
Wakil Kepala BGN Ingatkan Pihak Terkait MBG Bekerja Sama dengan Baik
-
BGN Minta Mitra dan Yayasan Peduli Terhadap Siswa-siswi Penerima Manfaat
-
Pejabat Utama dan Kapolres di Polda Kepri Dimutasi, Berikut Namanya
-
Anggota Polisi di Kepri Jalani Sidang Etik usai Diduga Aniaya Pacar