SuaraBatam.id - Heboh Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) calon pegawai negeri sipil (CPNS) dengan konsep Squid Game.
Tes CPNS dengan tema Squid Game ini diketahui berlangsung di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Timur.
Tampak panitia mengenakan kostum 'pink soldier' seperti tayangan serial Netflix tersebut. Aksi panitia itu juga diwarnai dengan bunyi sirene dan suara latar belakang yang mencekam khas serial Squid Game.
Melihat tes CPNS bertema Squid Gema ini, sutradara Angga Sasongko menyampaikan pendapatnya. Ia memberikan kritikan terkait perizinan dan legalitas menggunakan tema Squide Game tersebut.
Melalui akun Twitternya, Angga menilai aksi panitia memakai kostum ala Squid Game itu tidak pantas. Apalagi, panitia juga membawa senjata laras panjang palsu yang ditodongkan ke peserta SKD CPNS.
Angga turut menyinggung perizinan Hak Atas Kekayaan Intelektual atau HAKI. Ia mempertanyakan apakah Kemenkumham sudah meminta izin mengenai penggunaan kostum Squid Game.
Terlebih, ide penggunaan kostum Squiq Game itu diadakan oleh Kemnenkumham. Angga mengingatkan Kemenkumhan merupakan instansi yang menaungi Dirjen HAKI.
"Selain inappropriate, @Kemenkumham_RI yang di dalamnya ada Dirjen HAKI udah ijin sama pemilik IP-nya belum tuh?" tanya Angga Sasongko sebagai keterangan Twitter seperti dikutip Suara.com, Jumat (22/10/2021).
Tak hanya HAKI, Angga juga menyinggung perizinan musik yang digunakan dalam video SKD CPNS tersebut. Ia mengatakan penggunaan musik oleh Kemenkumham itu juga harus memiliki izin.
Baca Juga: Sinetron Tiru Squid Game, SCTV Disentil Ernest Prakasa
"Musik di dalam videonya pun perlu dipertanyakan izinnya," pesan Angga Sasongko.
Hingga berita ini dipublikasikan, kritikan Angga Sasongko itu sedikitnya telah di-retweet 600 kali dan mendapatkan 1.300 tanda suka.
Netizen juga ramai membanjiri cuitan Angga Sasongko di kolom komentar. Mereka menuliskan beragam pendapat mengenai penggunaan kostum Squid Game.
Netizen juga menyoroti mengenai pembelian kostum Squid Game yang tentunya menggunakan uang rakyat.
"Saya tidak setuju pajak saya untuk beli seperti itu, tapi sepertinya tidak melanggar HAKI, bukan tujuan untuk komersil," komentar netizen.
"Hahahahaha ditunggu klarifikasinya bapak-bapak dan ibu-ibu pejabat dan staf Kemenkumham," tulis netizen.
Berita Terkait
-
CPNS 2026 Segera Dibuka? Simak Informasi Resmi dan Proyeksi Formasi Terbaru
-
Stranger Things dan Squid Game Jadi Serial yang Paling Banyak Ditonton Versi Nielsen
-
Karya Terbaru Sutradara Squid Game, The Dealer Hadirkan Jung So-min Jadi Dealer Kasino
-
CPNS 2026 Dibuka Kapan? Simak Informasi Terkini dan Prediksi Jadwalnya.
-
Deretan Drama dan Film Original Netflix yang Dibintangi Park Hae Soo
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Ajudan Pribadi Gubernur Kepri Terseret Isu Pengawalan Bos Judi Online
-
Per Maret 2026, Holding UMi Telah Menjangkau Lebih dari 33,7 Juta Pelaku Usaha
-
Per Maret 2026, BRILink Agen Jangkau Lebih dari 80% Desa di Indonesia
-
Ratusan Warga Asing Digerebek di Apartemen Baloi View, Imigrasi Batam Beri Penjelasan
-
Warga Batam Diminta Tampung Air Banyak-banyak, Besok Aliran Mati di Berbagai Wilayah