Korupsi Parah, Pengangguran dan Wabah Corona, Pemerintah Tunisia Dibubarkan

Ennahda, yang dilarang sebelum revolusi, telah menjadi partai paling sukses sejak 2011 dan selalu menjadi bagian pemerintahan koalisi.

Rached Ghannouchi, pemimpin Ennehda yang juga ketua parlemen, lewat percakapan telepon dengan Reuter segera menyebut keputusan Saied "sebuah kudeta terhadap revolusi dan konstitusi".

"Kami menganggap institusi masih berdiri, dan pendukung Ennahda dan rakyat Tunisia akan membela revolusi," kata dia, meningkatkan kemungkinan munculnya bentrok antarpendukung Ennahda dan Saied.

Dalam pernyataannya, Said menjelaskan, tindakan yang diambilnya sesuai dengan Pasal 80 konstitusi. Dia juga mengutip pasal itu untuk mencabut kekebalan anggota-anggota parlemen.

Baca Juga: Viral Lagi, Warga Bondowoso Ambil Paksa Jenazah Covid di Puskesmas Lawan Polisi dan TNI

"Banyak orang tertipu oleh kemunafikan, pengkhianatan, dan perampokan hak-hak rakyat," kata dia.

Presiden dan parlemen dipilih lewat pemilu terpisah pada 2019, sedangkan Hichem Mechichi menjabat perdana menteri sejak musim panas lalu menggantikan pemerintah sebelumnya yang berumur pendek.

Saied, seorang independen tanpa partai, bersumpah akan merombak sistem politik yang rumit dan terjangkit korupsi. Sementara itu, pemilihan parlemen membawa perpecahan karena tak satu pun partai meraih lebih dari seperempat jumlah kursi.

Sengketa atas konstitusi Tunisia semula akan diselesaikan lewat mahkamah konstitusi. Namun, tujuh tahun setelah konstitusi disahkan, mahkamah belum juga dibentuk akibat perselisihan dalam penunjukan para hakim.

Presiden telah terjerat dalam perselisihan politik dengan PM Mechichi selama lebih dari setahun, ketika negara itu bergulat dengan krisis ekonomi, kegentingan finansial, dan kegagalan penanganan pandemi COVID-19.

Baca Juga: Viral Pria Positif Covid-19 Peluk dan Ludahi Orang, Warga Geram Hingga Diikat dan Dipukuli

Berdasarkan konstitusi, presiden hanya memiliki tanggung jawab langsung atas urusan luar negeri dan militer. Namun setelah terjadi kekisruhan dalam pelaksanaan vaksinasi pekan lalu, dia meminta militer untuk mengambil alih penanganan pandemi.