Korupsi Parah, Pengangguran dan Wabah Corona, Pemerintah Tunisia Dibubarkan

Presiden dan parlemen dipilih lewat pemilu terpisah pada 2019, sedangkan Hichem Mechichi menjabat perdana menteri sejak musim panas lalu menggantikan pemerintah sebelumnya yang berumur pendek.

Saied, seorang independen tanpa partai, bersumpah akan merombak sistem politik yang rumit dan terjangkit korupsi. Sementara itu, pemilihan parlemen membawa perpecahan karena tak satu pun partai meraih lebih dari seperempat jumlah kursi.

Sengketa atas konstitusi Tunisia semula akan diselesaikan lewat mahkamah konstitusi. Namun, tujuh tahun setelah konstitusi disahkan, mahkamah belum juga dibentuk akibat perselisihan dalam penunjukan para hakim.

Presiden telah terjerat dalam perselisihan politik dengan PM Mechichi selama lebih dari setahun, ketika negara itu bergulat dengan krisis ekonomi, kegentingan finansial, dan kegagalan penanganan pandemi COVID-19.

Berdasarkan konstitusi, presiden hanya memiliki tanggung jawab langsung atas urusan luar negeri dan militer. Namun setelah terjadi kekisruhan dalam pelaksanaan vaksinasi pekan lalu, dia meminta militer untuk mengambil alih penanganan pandemi.

Lonjakan kasus infeksi dan tingkat kematian akibat COVID-19 di Tunisia telah menambah kemarahan publik pada pemerintah ketika partai-partai politik bertengkar.

Sementara itu, Mechichi berusaha menegosiasikan pinjaman baru dengan Dana Moneter Internasional (IMF) yang dipandang penting untuk mengatasi krisis fiskal yang memburuk ketika Tunisia berjuang menutupi defisit anggaran dan pembayaran utang.

Reformasi ekonomi dianggap perlu untuk mendapatkan pinjaman, meski dapat merugikan warga biasa dengan hilangnya subsidi atau berkurangnya pekerjaan di sektor publik. 

Baca Juga: Viral Lagi, Warga Bondowoso Ambil Paksa Jenazah Covid di Puskesmas Lawan Polisi dan TNI