Isu Rebutan Kekuasaan Hiasi Sengketa Gugatan Ex Officio Kepala BP Batam

SuaraBatam.id - Ketua Kadin Kota Batam Jadi Rajagukguk menilai kepemimpinan Wali Kota Batam HM Rudi sebagai Ex Officio Kepala BP Batam sudah tepat.

Ia menduga, ada pihak yang berkepentingan hingga ingin mendapatkan kekuasaan bermaksud menggulingkan Rudi dari jabatan Kepala BP Batam. Padahal, penunjukkan Rudi sebagai Ex Officio berdasarkan SK dari Preiden RI Joko Widodo.

"Kenapa sekarang dibilang produk gagal? Berarti produk presiden gagal dong? Atau ada keinginan pengambilalihan jabatan Kepala BP Batam karena nafsu kekuasaan semata oleh seseorang," ujar Jadi kepada Batamnews (jaringan Suara.com), Selasa (11/5/2021).

Untuk informasi, penentuan Wali Kota Batam sebagai Ex Officio Kepala BP Batam berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 62 Tahun 2019 . PP No 62 tahun 2019 itu ditetapkan di Jakarta dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.

Baca Juga: Penusuk Pegawai BP Batam Ditangkap, Namanya Hafidol Hafiz

"Harus kita dukung sebagai mitra pemerintah," ujar dia.

Lebih lanjut ia menyebut, adanya sengketa jabatan ketua BP Batam cukup memancing perhatian. Pasalnya, BP Batam banyak mengelola aset negara dan memiliki peran penting dalam hal investasi.

"Hampir semua fasilitas publik aset pemerintah pusat yang dikelolah oleh BP Batam," kata dia.

Mulai dari bandara, pelabuhan, rumah sakit, pengelolaan air minum, pengelolaan limba, terkhusus yang paling direbutkan hak pengelolaan lahan di Batam.

Ia lantas berpendapat, ada pihak yang ingi Rudi terjungkal dari jabatan Kepala BP Batam.

Baca Juga: Pegawai BP Batam Irwansyah Putra Ditusuk saat Berkelahi, Darah Bercucuran

Hal itu juga diungkapkan pengamat politik Robby Patria. Menurutnya, sejak dipimpin wali kota Batam yang juga ex officio Kepala BP Batam, terjadi peningkatan investasi di Batam tahun 2020.

"Investasi naik, padahal sudah masuk masa pandemi. Sehingga tak perlu diungkit ungkit lagi rangkap jabatan itu," ujar Robby.

Menurut dia, posisi pertarungan dalam perebutan kekuasan ini, bisa saja melibatkan elit di pusat apakah posisi BP Batam perlu dilakukan evaluasi atau tetap jalan seperti kondisi saat ini.