Hadapi Penumpukan TKI Saat Pandemi, Ansar: Bisa Rusak Daerah Investasi

SuaraBatam.id - Pemprov Kepri berharap, Kedubes RI di Malaysia dan Pemerintah Pusat memberi bantuan terkait kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui pintu pelabuhan di daerah tersebut.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad berharap, Kedubes RI bisa memberi imbauan kepada PMI atau TKI untuk tidak melakukan perjalanan mudik lebaran Idul Fitri pada tanggal 6-17 Mei 2021. 

"Dukungan pembiayaan penanganan kepulangan PMI untuk makan minum, akomodasi dan transportasi," kata Ansar saat Video Conference Rapat Koordinasi Terkait Pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Di Ruang Rapat Utama Lantai 4 Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Senin (19/4/2021).

Ansar juga minta Pemerintah Pusat untuk membuka pintu alternatif kepulangan PMI selain Kepri, misalnya melalui Pelabuhan Tanjung Balai Asahan, Provinsi Sumut, Pelabuhan Dumai dan Pelabuhan Bengkalis, Provinsi Riau.

Baca Juga: 105 Situs Investasi Ilegal Diblokir, DPR Minta OJK dan Bappebti Agresif

"Kita tidak ingin pemulangan PMI menumpuk di Kepri, karena selama pandemi ini sudah 74 ribu lebih orang yang dipulangkan. Ini bisa merusak citra sebagai daerah pariwisata dan investasi," tutur Ansar.

Hal ini lantaran Pemprov Kepri tengah menghadapi berbagai permasalahan mengenai kepulangan PMI, salah satunya peningkatan kasus Covid-19 yang diakibatkan gelombang kepulangan TKI.

Selain itu, belum jelasnya dukungan pembiayaan penanganan kepulangan PMI mandiri/kalibrasi untuk makan dan minum, akomodasi, serta transportasi dari Pemerintah Pusat.

Permasalahan lainnya, yaitu kebijakan Pemerintah Pusat terkait pelarangan mudik pada tanggal 6-17 Mei 2021, kata dia, berpotensi mengakibatkan meningkatnya kepulangan PMI mandiri/kalibrasi pada hari-hari sebelum tanggal larangan mudik.

"Hal ini akan mempengaruhi ketersediaan moda transportasi umum dari Kepri menuju wilayah tujuan lanjutan dan wilayah tujuan akhir PMI pada tanggal larangan mudik. Kemudian, adanya penolakan oleh Pemerintah Daerah yang menjadi wilayah tujuan lanjutan dan wilayah tujuan akhir PMI," ungkap Gubernur.

Baca Juga: Resmi! Binomo Masuk Daftar Investasi Bodong, Ini Daftar Lengkapnya

Secara terpisah, Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Hermono menyampaikan sejak November 2020 dan akan dilanjutkan hingga Juni 2021 Pemerintah Malaysia sedang melakukan kebijakan rekalibrasi.