Scroll untuk membaca artikel
Iwan Supriyatna
Selasa, 12 Januari 2021 | 08:28 WIB
Ilustrasi Blok Migas. [bumn.go.id]

SuaraBatam.id - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) berkomitmen agar kontribusi hulu migas terhadap perekonomian nasional tetap terjaga dengan cara meningkatkan produksi mencapai target jangka panjang, yakni pencapaian produksi 1 juta barel minyak per hari (BOPD) dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari (BSCFD) atau setara 3,2 juta barel setara minyak per hari (BOEPD) pada tahun 2030.

Rencana jangka panjang SKK Migas tahun 2030 adalah sejalan dengan rencana umum energi nasional (RUEN). Dalam RUEN pada tahun 2050 kebutuhan minyak akan meningkat menjadi 3,97 juta BOPD, sedangkan untuk gas 26 BSCFD.

Ini menegaskan bahwa peningkatan produksi minyak dan gas adalah suatu keharusan agar dapat menopang kebutuhan energi dan bahan baku industri secara berkelanjutan.

"Jika target 2030 tercapai, maka sektor hulu migas akan mencatat rekor produksi migas terbesar sepanjang sejarah Indonesia," kata Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto ditulis Selasa (12/1/2021).

Baca Juga: Klaster Pekerja Migas Naik, Kontraktor Pertamina Hadapi Kendala Ini

Secara historis puncak sebelumnya terjadi pada tahun 1998, dengan tingkat produksi sebesar 2,9 juta BOEPD. Ini akan menjadi tahapan penting untuk memenuhi kebutuhan migas di tahun 2050.

Dwi mengatakan, tahun 2020 merupakan tahun yang sulit bagi seluruh pelaku usaha, khusus di hulu migas karena terdampak pandemi Covid-19 dan dibayangi oleh rendahnya harga minyak dunia.

Karena itu, pada tahun 2021, SKK Migas bersama seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) yang didukung kementerian dan lembaga pemerintah lainnya, mulai tancap gas mewujudkan visi jangka panjang produksi 1 juta BOPD dan 12 BSCFD pada tahun 2030, dengan melakukan pengeboran agresif.

Deputi Perencanaan SKK Migas Jaffee Suardin mengatakan, pengeboran menjadi kunci penambahan produksi dan cadangan migas di Indonesia.

Ke depan, jumlah sumur yang dibor akan didorong untuk terus ditingkatkan sebesar 20-30 persen per tahun. Harapannya pada tahun 2025 sampai 2030 jumlah sumur yang dibor sekitar 1.000 - 1.100 sumur per tahun.

Baca Juga: Kasus Covid-19 di Balikpapan Naik, Pemkot Waspada Klaster Pekerja Migas

Jaffee optimistis karena potensi peningkatan produksi masih banyak. Dari 128 cekungan, baru 20 cekungan yang diproduksi dan 68 cekungan yang belum dieksplorasi.

Para investor juga sudah menyatakan minatnya untuk meningkatkan investasi di Indonesia jika mendapatkan insentif dan stimulus yang tepat.

Ia mengatakan realisasi pengeboran sumur pengembangan tahun 2020 sebanyak 268 sumur. Tahun 2021 ini, SKK Migas mendorong agar pengeboran meningkat lebih dari dua kali lipat dari pengeboran tahun 2020, dengan menargetkan kegiatan pengeboran sebanyak 616 sumur pengembangan.

“Untuk kegiatan workover ditargetkan sebanyak 615 sumur dan well service juga meningkat menjadi 26.431 sumur,” kata Jaffee.

Lifting minyak tahun 2021 ditargetkan sebesar 705.000 BOPD dan gas sebesar 5,6 BSCFD.

Untuk mencapai target produksi tersebut, Indonesia membutuhkan investasi sebesar 250 miliar dolar AS (Rp 3.528 triliun) atau sekitar 25 miliar dolar AS (Rp 352 triliun) setiap tahun.

“Investasi ini mutlak dibutuhkan industri hulu migas, untuk melakukan kegiatan eksplorasi, pengembangan maupun produksi. Oleh karena itu pada saat yang sama kami juga membutuhkan kepastian berusaha bagi investor,” katanya.

SKK Migas telah menyiapkan empat strategi untuk mengejar target produksi tersebut.

Pertama, mempertahankan produksi-produksi yang sudah ada. Kedua, upaya percepatan sumber daya menjadi produksi.

Ketiga, penerapan enhanced oil recovery (EOR). Keempat, melakukan kegiatan eksplorasi yang masif.

Menurut Dwi, keempat strategi tersebut saling terkait, sehingga semuanya harus memenuhi target yang ditetapkan.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan pemerintah telah membuat beberapa kebijakan, antara lain penurunan harga gas untuk mendorong tumbuhnya industri, pelonggaran perpajakan, dan fleksibilitas sistem fiskal untuk meningkatkan daya tarik investasi migas serta meningkatkan keekonomian pengembangan lapangan.

Menurut dia, Kementerian ESDM juga telah melakukan sejumlah upaya mengurangi ketidakpastian investasi usaha hulu migas dengan penyederhanaan perizinan, penyediaan dan keterbukaan data, dan integrasi hulu-hilir serta stimulus fiskal.

"Pemerintah tidak lagi mengedepankan besarnya bagi hasil untuk negara, tetapi lebih mendorong agar proyek migas dapat berjalan melalui pemberian insentif bagi beberapa plan of development (POD) yang selama ini dinilai tidak ekonomis oleh kontraktor," ujar Menteri Arifin.

Load More