Rizieq Langgar Prokes, Kapolda Metro dan Jabar Kambing Hitam Pemerintah

SuaraBatam.id - Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat  dinilai jadi kambing hitam perintah buntut pemecatan karena pelanggaran protokol kesehatan. Hal itu dikatakan Epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono.

Dia mempertanyakan kebijakan Kepolisian RI yang mencopot Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat yang diduga akibat tak bisa menegakkan protokol kesehatan di acara Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Pandu menilai para pimpinan kepolisian itu hanya menjadi kambing hitam atas kegagalan pemerintah pusat mengantisipasi kepulangan Rizieq yang sudah pasti akan menimbulkan kerumunan massa.

Menurutnya, pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang seolah merestui kerumunan tersebut terjadi, padahal negara semestinya bisa melakukan langkah antisipasi.

Baca Juga: Kena Corona, Kondisi Lurah Setiyono usai Batal Diperiksa soal Acara Rizieq

"Ini kan menangani pandemi, jadi ini tindakan yang dilakukan oleh Pak Mahfud dan sebagainya itu menurut saya dipolitisir, ya ngapain dia (Mahfud) ngurusin ginian, saya mau tanya, kenapa pemerintah pusat tiba-tiba panik mencari orang yang bisa dikambinghitamkan, Kapolda dan sebagainya itu?" ucap Pandu saat dihubungi Suara.com, Selasa (17/11/2020).

"Kan sebenarnya misalnya seminggu sebelum Rizieq datang itu kan sudah tahu semua orang bahwa akan ada dijemput massa, Pak Mahfud yang bertanggung jawab bilang 'ya silakan asal jangan anarki', nah itu kan sudah izin, omongan pejabat publik selevel dia itu memberikan green light, ternyata apa yang terjadi? banyak banget, macet, ya sudah pastilah, satu mobil tabrakan saja bisa macet apalagi orang banyak seperti itu," imbuhnya.

Mahfud MD memang tidak melarang atau justru mempersilahkan prosesi penjemputan Rizieq hanya dengan catatan tidak mengganggu ketertiban umum, nyatanya penjemputan itu membuat ratusan penerbangan terganggu karena akses bandara dipenuhi oleh penjemput Rizieq.

Menurut Pandu, negara hanya memikirkan kemungkinan anarkistis tanpa memikirkan situasi masih pandemi yang seharusnya kerumunan semacam itu bisa diantisipasi dengan pelarangan tegas demi kesehatan bersama.

"Jadi sebenarnya menurut saya itu semua kerumunan ini sudah terbaca oleh pemerintah tetapi tidak dilakukan pencegahan, seharusnya dilakukan pencegahan, dilarang, dikasih tahu, mungkin Pak HRS (Habib Rizieq Shihab) tidak tahu, tapi kan bisa dikasih tahu 'pak nanti kalau pulang jangan bikin kerumunan ya'," jelasnya.

Baca Juga: Doa Politikus Sekaligus Sahabat Anies: Semoga Selalu Dalam Lindungan Allah

Pandu menegaskan, di saat wabah melanda aturan terkait keselamatan dan kesehatan warga adalah hal yang utama yang harus ditegakkan, tidak bisa dikalahkan oleh agenda politik manapun.

Diketahui, kerumunan di acara Maulid Nabi dan pernikahan putri Rizieq Shihab di Petamburan hingga kerumunan ceramah Rizieq di Megamendung, Bogor, berbuntut pencopotan Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat, termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dipanggil klarifikasi oleh Polda Metro Jaya.