- Aliansi BEM mengeruduk Gedung DPRD Batam pada Jumat, 23 Oktober 2026, untuk menyampaikan aspirasi.
- Mahasiswa menduga operasional pusat data memicu krisis air bersih dan pemadaman total listrik di Batam.
- Massa menuntut evaluasi kepemimpinan nasional serta meminta pemerintah kota meneruskan seluruh tuntutan ke pusat.
SuaraBatam.id - Gedung DPRD Batam digeruduk massa dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), pada Jumat (23/10/2026) sore.
Mahasiswa membawa sejumlah tuntutan terkait krisis air bersih dan gangguan listrik yang belakangan terjadi di Batam. Salah satunya menyoroti data center.
Massa menduga keberadaan Data Center Batam berkaitan dengan berkurangnya pasokan air bersih dan insiden pemadaman listrik total atau blackout.
"Dugaan kami, data center ini mengorbankan air waduk masyarakat. Air yang seharusnya untuk warga, diduga kuat dialihkan ke sana," kata Presiden Mahasiswa Universitas Ibnu Sina, Erwin Sagala dikutip dari Batamnews--jaringan Suara.com.
Ia juga menyinggung kebutuhan air untuk sistem pendingin pusat data. Menurutnya, berdasarkan kajian mahasiswa, kebutuhan tersebut bisa mencapai sekitar 3.000 meter kubik air tawar.
Namun, dugaan pengalihan pasokan dari waduk itu masih perlu dibuktikan melalui data penggunaan air dan penjelasan pihak terkait.
Tak hanya persoalan air, mahasiswa juga mempertanyakan penyebab blackout yang sempat terjadi di Batam. Mereka menolak jika gangguan itu hanya dikaitkan dengan keberadaan hewan liar, seperti monyet.
Erwin menduga ada kemungkinan gangguan pada sistem kelistrikan yang berkaitan dengan operasional data center.
"Tidak mungkin hanya karena monyet bisa menjadi sebab terjadinya blackout. Dugaan kami, itu akibat pengalihan arus kelistrikan atau korsleting saat menghidupkan data center," ungkapnya.
Meski demikian, dugaan mahasiswa tersebut belum dapat dipastikan sebagai penyebab gangguan listrik.
Penjelasan teknis dari pihak berwenang dan pengelola sistem kelistrikan diperlukan untuk memastikan pemicu sebenarnya.
Selain membawa isu air dan listrik di Batam, mahasiswa turut menyoroti dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya asap yang mengganggu sektor pendidikan.
Mereka juga menyampaikan tuntutan evaluasi terhadap dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Erwin berharap Pemkot Batam dan DPRD Batam meneruskan seluruh aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat agar mendapat tindak lanjut.
"Yang utama, kami ingin Pemerintah Kota dan DPRD Batam menyampaikan aspirasi serta tuntutan kami ini ke pusat," tegasnya.
