- Ratusan mahasiswa di Batam akan menggelar unjuk rasa di kantor DPRD dan Wali Kota pada 18 Juni 2026.
- Massa menuntut evaluasi lima isu nasional serta mendesak penyelesaian masalah banjir, sampah, dan reklamasi di Kota Batam.
- Polresta Barelang telah menerima pemberitahuan aksi dan akan melakukan pengamanan untuk memastikan penyampaian aspirasi berlangsung dengan kondisi tertib.
SuaraBatam.id - Ratusan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi dan organisasi kemahasiswaan di Kota Batam bakal menggelar unjuk rasa pada Kamis (18/6/2026).
Koordinator aksi, Alwi Djaelani, mengatakan surat pemberitahuan demo mahasiswa telah disampaikan kepada Polresta Barelang pada Senin 15 Juni 2026.
"Estimasi massa sekitar 150 orang," kata Alwi usai menyerahkan surat pemberitahuan.
Melansir Batamnews--jaringan Suara.com, para mahasiswa membawa tujuh tuntutan yang terdiri atas lima isu nasional dan dua persoalan daerah.
Massa berasal dari enam organisasi mahasiswa, di antaranya GMNI Batam, GMKI Batam, HMI MPO Batam Madani, BEM Universitas Ibnu Sina (UIS), Dewan Mahasiswa Hidayatullah, serta elemen mahasiswa dari Universitas Riau Kepulauan.
Aliansi Mahasiswa Kota Batam menyatakan aksi akan dipusatkan di dua lokasi, yakni Gedung DPRD Kota Batam dan Kantor Wali Kota Batam.
Di tingkat nasional, massa menyoroti kenaikan harga BBM, meminta TNI dikembalikan pada fungsi pertahanan, mendesak peninjauan ulang regulasi Polri, mengevaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta meminta pemerintah mengkaji ulang pembangunan Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai membebani fiskal negara.
Sementara di tingkat daerah, mahasiswa bakal menyuarakan soal arah pembangunan Batam yang dianggap mengabaikan prinsip-prinsip ekologis.
Mereka juga mendesak Pemkot Batam segera menyelesaikan persoalan sampah dan banjir. Menurut Alwi, aksi di daerah tidak bisa dipandang sebagai gerakan yang tidak berpengaruh terhadap kebijakan nasional.
"Pandangan bahwa demonstrasi di daerah tidak signifikan adalah kekeliruan besar. Pusat kekuasaan memang berada di Jakarta, tetapi fondasi politik nasional bersandar pada stabilitas daerah," ujarnya.
Di luar isu nasional, mahasiswa mengaku lebih banyak memberi perhatian terhadap persoalan lingkungan yang dinilai semakin mengkhawatirkan di Batam.
Menurut mereka, pertumbuhan investasi dan pembangunan fisik berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan upaya menjaga daya dukung lingkungan.
"Akar masalah Batam adalah paradoks pertumbuhan ekonomi. Pemerintah sibuk mengejar investasi, tetapi persoalan dasar seperti lingkungan hidup dan pengelolaan sampah justru terabaikan," kata Alwi.
Mahasiswa menilai pembangunan tanpa memperhatikan prinsip ekologis telah memicu berbagai persoalan. Mulai dari banjir yang semakin sering terjadi hingga berkurangnya kawasan resapan air.
Mereka menyoroti reklamasi pesisir yang menggerus hutan mangrove, pemotongan bukit tanpa pengawasan lingkungan yang memadai, hingga alih fungsi kawasan tangkapan air di sekitar waduk.
