SuaraBatam.id - Para demonstran terlibat dorong mendorong dengan aparat keamanan yang berjaga di depan Kantor DPRD Batam, Kamis (8/9/2022).
Alhasil, pintu gerbang gedung DPRD itu roboh, kemudian mereka akhirnya bisa berorasi di halaman kantor DPRD.
Selompok itu menggelar unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Batam.
Mereka berasal dari elemen masyarakat dan mahasiswa yakni Aliansi Pemuda Belakangpadang, PMII dan Lang Laut Kecamatan Belakangpadang.
Dikutip dari Batamnews--jaringan suara.com, mereka menyampaikan beberapa tuntutan, mulai dari kenaikan harga BBM serta meminta pengusutan dugaan kasus penggelapan dana KSP Karya Bhakti.
"Ada beberapa tuntutan yang kita minta terkait kenaikan harga BBM, mulai dari menolak secara sah kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi," kata orator bernama Dedy Hasibuan saat dari atas mobil komando.
Pengunjuk rasa juga mendesak pemerintah agar secara serius memberantas mafia BBM dan mendesak pemerintah agar segera menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran.
"Kami juga meminta agar pelaksanaan penyaluran BBM bersubsidi dilakukan secara transparan," ujar Dedy.
Selain itu, pendemo juga meminta penggelapan dana KSP Karya Bhakti agar diusut sampai tuntas.
Baca Juga:Warga Solo Wajib Hindari Ruas Jalan Adi Sucipto, Ada Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa di Depan Gedung DPRD
Beberapa tuntutan mereka yakni meminta pemerintah agar ikut andil dalam pengurusan permasalahan tersebut, mendesak Pemerintah Kota Batam agar memerintahkan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro agar bekerja dengan serius menyelesaikan permasalahan tersebut.
Kemudian juga meminta DPRD kota Batam ikut andil mengawasi permasalahan itu dan juga meminta pihak kepolisian agar mengusut tuntas semua pihak yang terlibat terkait dugaan penggelapan dana.
Aksi para pendemo pun ditanggapi dengan serius oleh DPRD kota Batam. Beberapa anggota DPRD mulai dari ketua Komisi I Lik Khai dan juga anggota Komisi I Utusan Sarumaha turun langsung menjumpai para pendemo untuk mendengarkan tuntutan mereka.
