SuaraBatam.id - Komisi Pengawasan dan Persaingan Usaha (KPPU) wilayah I melakukan pengawasan kenaikan harga bahan pokok dampak dari kenaikan BBM, Sabtu (3/9/2022).
Kepala Kanwil I KPPU, Ridho Pamungkas mengatakan, pasca kenaikan BBM, ia berharap pedagang tidak menaikan harga komoditas pangan dan komoditas lain secara tidak wajar.
“Kenaikan BBM akan memicu inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat,” ujar Ridho, Senin (5/9/2022), melansir Batamnews--jaringan suara.com.
Sebagai pencegahan kenaikan karena perilaku kartel atau monopoli, KPPU akan mengawasi tata niaga barang dan jasa.
Baca Juga:Profil Nicke Widyawati, Perjalanan Karier hingga Gaji Dirut Pertamina
Terutama untuk kelompok jenis barang dan jasa yang produsennya menjadi kelompok yang menguasai barang dan jasa di pasar.
“KPPU nantinya akan melakukan hitung-hitungan harga keekonomian dari produk barang dan jasa untuk menilai apakah peningkatan harga barang dan jasa yang dijual sebanding dengan kenaikan harga bahan bakar atau biaya transportasi,” jelasnya.
Sehingga akan ada indikasi awal yang bisa dijadikan patokan untuk menelusuri dugaan praktik kartel, saat menentukan harga barang dan jeda setelah kenaikan harga BBM.
Disamping pengawasan, KPPU Kanwil I juga akan ikut mengkaji penyederhanaan rantai pasok dan jalur distribusi bahan pokok sehingga dapat menahan laju inflasi.
“Pemerintah sendiri juga dapat mengantisipasi kenaikan harga pangan dengan mengalihkan subsidi atau insentif lain pada angkutan distribusi bahan pangan,” katanya.
Baca Juga:Waduh! Dampak Kenaikan Harga BBM, IHSG Diproyeksikan Turun
