SuaraBatam.id - Ketua Umum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengatakan akan menunggu usulan terkait naiknya harga BBM.
Namun, saat ini pihaknya belum menerima usulan pemerintah terkait dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Melansir Wartaekonomi--jaringan suara.com, Puan menyebut bahwa kebijakan menaikkan harga BBM sepenuhnya wewenang Pemerintah Pusat.
"Secara teknis, keputusan atau kebijakan akan naik atau tidaknya adalah wewenang pemerintah. Sampai hari ini belum ada usulan dari pemerintah untuk menaikkan harga BBM," kata Puan dalam konferensi persnya, Selasa (16/8/22).
Baca Juga:Sindir Pidato Presiden Joko Widodo, Politisi PKS: Utang Negara Masih Besar!
Puan juga mengatakan, jika melihat harga BBM di luar negeri, sudah sangat tinggi. Kendati demikian, Puan menyebut bahwa saat ini, pemerintah masih memberikan subsidi BBM hampir 502 triliun.
Jika memang Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) 2023, lanjut Puan, cukup kuat pasti akan diusulkan pada pihaknya.
"Kalau memang APBN 2023 itu dianggap kuat, mampu untuk kemudian menahan laju dari perkembangan BBM secara global, tentu saja usulan itu nanti akan diusulkan kepada DPR, tapi sampai saat ini belum ada," kata Puan.
Sebelumnya, Pemerintah Pusat telah memberikan sinyal kuat terkait dengan naiknya harga BBM. Hal tersebut dilakukan guna menekan beban APBN ditengah tingginya minyak mentah dunia.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut bahwa pihaknya telah menyiapkan cadangan bansos yang nantinya digunakan seandainya harga BBM dan listrik naik dikemudian hari.
Baca Juga:Pemerintah Klaim Harga BBM di Indonesia Lebih Murah di Banding Berbagai Negara ASEAN
"Situasi cadangan-cadangan bansos memang didesain apabila guncangan harga BBM atau listrik tidak bisa tertahan. Harus dilakukan adjustment maka perlu bantalan sosial," katanya.
