SuaraBatam.id - Layanan berita Google News dituduh mempromosikan informasi yang tidak autentik terkait invasi Rusia ke Ukraina.
Akibatnya, pemerintah Rusia resmi memblokir layanan berita milik Google tersebut.
Selain itu, Google mengumumkan tak lagi mengizinkan penggunanya untuk memonetisasi konten yang mengeksploitasi, menolak, atau memaafkan perang.
Kebijakan baru ini berlaku untuk situs, aplikasi, atau channel YouTube manapun yang memperoleh pendapatan dari iklan.
Baca Juga:Invasi Militer ke Ukraina Belum Dihentikan, Amerika Serikat Ajak Dunia Bersatu Lawan Rusia
Sebenarnya, Google sudah lama memiliki kebijakan melarang iklan di konten apapun yang menghasut kekerasan. Kebijakan baru ini akan memperluas aturan itu.
"Kami mengkonfirmasi bahwa kami mengambil langkah-langkah tambahan untuk mengklarifikasi, dan dalam beberapa kasus memperluas pedoman monetisasi kami yang berkaitan dengan perang di Ukraina," ujar juru bicara Google, dikutip dari The Guardian, Jumat (25/3/2022).
Beberapa jam setelah kebijakan ini diumumkan, regulator internet Rusia, Roskomnadzor memblokir Google News untuk semua penggunanya di Rusia.
"Berdasarkan permintaan dari kantor kejaksaan Rusia, Roskomnadzor telah membatasi akses ke layanan news.google," kata lembaga itu.
Mereka juga menyebut kalau platform itu berisi informasi yang tidak dapat diandalkan terkait jalannya operasi militer di Ukraina.
Baca Juga:Amerika Serikat Ancam Berikan Sanksi Kepada Siapa Saja yang Membantu Teknologi Militer Rusia
Roskomnadzor memang terus membuat kebijakan ke berbagai raksasa teknologi Amerika Serikat selama perang Ukraina berlangsung.
Seminggu setelah invasi, mereka memblokir Facebook dan Twitter.
Kemudian pada 11 Maret, Rusia juga memblokir Instagram untuk semua penggunanya. Hanya WhatsApp yang masih diperbolehkan beroperasi di sana.
