SuaraBatam.id - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad mengungkapkan bahwa kepulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menambah deretan kasus baru Covid-19 usai Natal dan Tahun Baru 2022 di wilayah itu.
Gubernur Ansar membenarkan pernyataan BNPB terkait kasus baru Covid-19 di awal tahun 2022 yang memang terjadi di Kepri.
"Namun, yang tertular bukan masyarakat kita, melainkan para PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang pulang ke Tanah Air dan melalui jalur yang ada di Kepri, baik Batam, Tanjungpinang maupun Karimun," kata dia dikutip dari Antara, Kamis lalu.
Berdasarkan data BPNB, kata dia, kasus Covid-19 di Kepri berawal dari dua kasus naik menjadi 93 kasus, kemudian bertambah lagi menjadi 140 kasus dan terakhir sampai 168 kasus.
Hal ini membuat kasus Covid-19 di Kepri menjadi tertinggi ke-2 di Indonesia, berada di bawah DKI Jakarta yang mencapai 526 kasus.
“Seharusnya hal seperti ini tidak terjadi lagi. Kita sudah minta Kementerian Kesehatan memisahkan antara data masyarakat Kepri dan PMI yang tertular Covid-19," ujarnya.
Ansar meyakini jika yang dibacakan BNPB merupakan kasus yang menimpa para PMI, dan bukan kasus yang menimpa masyarakat Kepri.
Menurutnya sejauh ini dari segi capaian vaksinasi, Kepri termasuk yang terbaik di Indonesia. Begitu juga dengan tingkat kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.
Selain itu, hasil survei serologi menunjukkan tingkat titer antobodi masyarakat setempat mencapai 89,6 persen.
"Itu artinya masyarakat Kepri termasuk sudah kebal terhadap Covid-19. Yang penting tetap patuhi prokes,” ucap Ansar Ahmad.
Lanjutnya jika para PMI yang tertular juga digabungkan dengan masyarakat Kepri, maka kasus Covid-19 di Kepri tidak akan pernah habis. Karena selamanya Kepri akan tetap menjadi jalur lalulintas keluar dan masuknya para PMI.
Ia berharap kebijakan pusat yang menunjuk Kepri sebagai salah satu jalur pemulangan PMI ini tidak berdampak terhadap semangat masyarakat yang ingin selalu sehat, dan kemudian bisa mengembalikan semangat pemulihan ekonomi guna bangkit dari keterpurukan.
“Kita yakin pemerintah pusat juga melihat apa yang sedang kita lakukan dan tujuan dari setiap kebijakan yang kita buat. Sebagai perwakilan pusat, Pemprov Kepri hanya meneruskan apa yang menjadi program pemerintah pusat,” sebut Ansar. (Antara)
