SuaraBatam.id - Anggota Komisi II DPRD Batam, Udin P Sihaloho menilai pengawasan terhadap penyaluran gas subsidi 3 kilogram masih lemah. Ia mempermasalahkan restoran yang menggunakan gas LPG subsidi.
"Karena sampai saat ini, saya masih melihat ada rumah makan dengan penghasilan di atas rata-rata masih menggunakan gas 3 kilogram," ungkap Anggota Komisi II DPRD Batam, Udin P Sihaloho, Jumat (7/1/2022).
Menurutnya, gas subsidi 3 kilogram ini harus diprioritaskan untuk masyarakat kecil dan menengah.
"Misalnya UMKM juga seperti pedagang pinggir jalan yang jual sate, gerobak, bakso dan sejenisnya itulah yang kita utamakan. Sehingga mereka bisa merasakan pemulihan ekonomi itu bisa menyentuh ke mereka. Jangan sampai hak mereka kita rampas untuk memperkaya warga yang menengah keatas," tegasnya.
Baca Juga:MTQ Tingkat Kota Batam Dilaksanakan Maret 2022, Ini Kategori yang Dilombakan
Selaku mitra Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam, Komisi II DPRD Batam, saat ini juga diakuinya tengah menjadwalkan rapat, dalam membahas mengenai sistem pengawasan dan penyaluran gas 3 kilogram.
"Mumpung ini juga diawal tahun, kita mau mastikan berapa kuota yang didistribusikan baik subsidi ataupun yang nonsubsidi," katanya.
Ia menambahkan untuk data realisasi LPG 3 kilo kota Batam tahun 2021 kuotanya 40.688 MT.
Sementara realisasi Kuota (YTD Januari sampai dengan November 2021) sebanyak 37.297,33 MT.
Sebelumnya, Sales Area Manager Retail Pertamina Kepri Fahrizal juga menerangkan hal serupa, saat ini pihaknya tengah mengusulkan keseragaman harga jual sesuai dengan harga Nasional.
Baca Juga:Amsakar Sebut Pemko Batam Sudah Salurkan Bantuan ke Korban Banjir Kampung Aceh
Hal ini diungkapkannya, mengingat harga jual gas non subsidi di Batam dan Kepri mengalami perbedaan harga dengan Provinsi lain.
Kenaikan Harga LPG Pertamina, saat ini masih kompetitif yakni sekitar Rp 11.500/Kg per 3 November dibandingkan Vietnam sekitar Rp 23.000/Kg, Filipina sekitar Rp 26.000/Kg, dan Singapura sekitar Rp 31.000/Kg.
"Memang iya saat ini dikarenakan adanya zonasi PPN, tapi kami sedang usulkan agar satu harga sama seperti bahan bakar," tegasnya melalui sambungan telepon, Kamis (6/1/2022) kemarin.
Kontributor : Partahi Fernando W. Sirait
