SuaraBatam.id - Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Batam, pertanyakan penghargaan Batam sebagai Kota Ramah Anak dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.
Ketua KPPAD Batam, Abdillah menyebutkan bahwa penghargaan tersebut, sepertinya hanya menilai Batam dari satu indikator.
"Menurut kami predikat itu hanya melihat dari infrastruktur saja. Kalau memang hanya sektor itu, kita memang akui dan pantas diacungi jempol," tegas Abdillah, Kamis (25/11/2021).
Sektor lain yang belum dipenuhi oleh Pemerintah Kota (Pemko) Batam, adalah sisi pengawasan terhadap keamanan anak.
Baca Juga:Vaksinasi Berhasil, Batam Bersiap Terima Wisatawan Mancanegara Tahun Depan
Contohnya kasus dugaan kekerasan yang terjadi terhadap siswa SMK SPN Dirgantara, yang saat ini menghebohkan masyarakat Batam.
"Kasus kekerasan di sekolah ini, juga bukan baru terjadi sekarang. Pada beberapa tahun sebelumnya, hal ini juga kerap terjadi. Belum lagi kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan tempat tinggal mereka," lanjutnya.
Menanggapi hal ini, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengaku bahwa pada dasarnya Pemko Batam terbuka atas kritik yang disampaikan mengenai penghargaan yang diterima dari Pemerintah Pusat.
Walau ia juga menyarankan, agar sebaiknya kritik mengenai penghargaan ini, seharusnya dapat disampaikan secara langsung, dan dibarengi dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Nah, ini kan soal perspektif saja. Bagaimana KPPAD melihat penghargaan itu, mana sisi plus dan mana sisi negatifnya," terang Amsakar saat ditemui di Gedung Pemko Batam.
Baca Juga:Data Terbaru: Sebanyak 24.992 Warga Batam Sembuh dari Covid-19
Mengenai sistem pendidikan, Amsakar bahkan menegaskan bahwa saat ini Batam meraih Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Kepulauan Riau.
Artinya proses pembelajaran di institusi pendidikan di Batam, terselenggara dengan baik, dengan tingkat kelulusan, dan penerimaan siswa baru yang angkanya paling tinggi di Kepri.
"Tetapi, kalau ada yang keberatan dengan apa yang diberikan. Silakan diskusikan itu dengan pihak atau lembaga yang kompeten, ke Kementerian misalnya," ungkapnya.
