alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Pengukuhan Tengku Harmizan sebagai Sultan Riau Lingga Ditolak Pemuda Penyengat

Eliza Gusmeri Rabu, 20 Oktober 2021 | 10:03 WIB

Pengukuhan Tengku Harmizan sebagai Sultan Riau Lingga Ditolak Pemuda Penyengat
Ketua OPP T. Pahlevy (foto: antara)

Penabalan Sultan Riau Lingga itu direncanakan digelar di Gedung Istana Tengku Bilik, Pulau Penyengat, Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), Selasa malam.

SuaraBatam.id - Pengukuhan Tengku Harmizan sebagai Sultan Riau Lingga ditolak oleh sejumlah warga yang tergabung di dalam Organisasi Pemuda Penyengat (OPP).

Penabalan Sultan Riau Lingga itu direncanakan digelar di Gedung Istana Tengku Bilik, Pulau Penyengat, Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), Selasa malam.

Ketua OPP T. Pahlevy mengaku masyarakat setempat sudah nyaman dengan keadaan saat ini, sehingga dinilai tidak perlu lagi ada istilah-istilah kesultanan.

"Sultan Riau Lingga sudah tak wujud. Ianya telah berakhir pada tahun 1913," kata T. Pahlevy di Mapolres Tanjungpinang, Selasa.

Baca Juga: Kepri Segera Punya Laboratorium Kesehatan Daerah dan Instalasi Farmasi

Menurut Pahlevy OPP bersama Forum RT/RW, Karang Taruna, Forum Zuriat dan Kerabat Sultan Riau Lingga dan Tokoh Masyarakat Pulau Penyengat sengaja datang menemui Kapolres Tanjungpinang AKBP Fernando dengan maksud berkoordinasi terkait penolakan pengukuhan Sultan Riau Lingga.

Mereka menolak karena mempertimbangkan kegiatan pengukuhan Sultan Riau Lingga itu dapat menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.

Selain itu, berdasarkan catatan sejarah bahwa garis keturunan Kesultanan Riau Lingga berasal dari pihak keluarga laki-laki. Sementara, Sultan Riau Lingga yang akan dilantik itu berasal dari garis keturunan keluarga perempuan.

"Jadi, itu beberapa alasan kami menolak tegas pengukuhan Sultan Riau Lingga," ucap Pahlevy.

Sementara, Kapolres Tanjungpinang AKBP Fernando mengharapkan agar persoalan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan oleh kedua belah pihak.

Baca Juga: Apindo Kepri Buka Pendaftaran Vaksin, Daftar di Link Ini

Dia pun meminta pemerintah daerah terkait dapat menangani persoalan ini sesuai payung hukum maupun adat yang berlaku.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait