SuaraBatam.id - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Tanjungpinang menyayangkan sikap arogan Wali Kota Tanjungpinang (Kepri), Rahma bersama ajudannya yang terkesan menghalang-halangi kerja pers di lapangan untuk mendapatkan informasi.
"Apalagi rekan-rekan pers sudah menggunakan cara-cara yang profesional untuk melaksanakan kerja di lapangan," kata Ketua AJI Kota Tanjungpinang Jailani, Kamis (13/8/2021).
Ia menjelaskan, pers pada dasarnya memiliki kebebasan dalam menjalankan tugas. Bahkan, kebebasan pers diatur dalam UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Pasal 4 ayat (3).
“Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, pers/wartawan Indonesia harus menempuh cara-cara yang profesional. Artinya, pihak mana pun harus menghormati kerja-kerja tersebut, apalagi bagi seorang wali kota yang merupakan figur publik seharusnya turut mendukung kebebasan pers,” ujar Jailani.
Baca Juga:AJI Beri Penghargaan Udin Award 2021 Kepada Jurnalis Tempo Nurhadi
Ia menuturkan, baru kali ini Wali Kota Tanjungpinang arogan terhadap pada media. Padahal, hal seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya.
Jurnalis mengabarkan informasi yang layak dipublikasi. Tidak ada alasan mengusir, dan menolak wartawan saat akan melakukan kegiatan peliputan, sepanjang sudah dilakukan dengan cara-cara yang profesional sesuai dengan kode etik jurnalistik.
“Sebagai pejabat publik, Wali Kota harus memberikan ruang konfirmasi kepada jurnalis. Sikap ini menunjukkan ia mendukung kebebasan pers dan memahami kedudukan UU Pers,” ujarnya pula.
Untuk informasi, konflik ini bermula saat sejumlah awak media hendak mewawancarai Rahma, usai melantik sejumlah pejabat di Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Senggarang, Selasa (10/8).
Saat itu, Rahma tidak menggubris wartawan yang hendak bertanya. Justru ia meminta ajudannya menghalangi serta mengusir wartawan.
Baca Juga:AJI Anugerahkan Udin Award 2021 Kepada Nurhadi, Jurnalis Tempo di Surabaya
"Rahma langsung masuk mobil dan pergi meninggalkan wartawan," ujar Jailani.
Bukan sekali ini sikap Rahma dikeluhkan wartawan. Selain arogan, Rahma juga dinilai sangat tertutup soal informasi menyangkut kebijakan dan pembangunan di Tanjungpinang.
"Beliau sering menolak wawancara, misalnya seputar APBD, program kerja dan pembangunan, hingga masalah dana refokusing COVID-19," ujar seorang wartawan online, Hendra.
Wartawan lainnya, Charles juga menyebut komunikasi Wali Kota Rahma dengan awak media sangat jelek, sehingga berdampak pada kebijakan yang diambilnya sering menimbulkan polemik di tengah masyarakat imbas kurangnya sosialisasi melalui media.
“Selama ini, begitulah sikap Wali Kota yang kami rasakan saat bertugas dan melakukan liputan di lingkungan Pemkot Tanjungpinang ini,” ujar Charles.
