SuaraBatam.id - Kinerja Pemkot Tanjungpinang dalam menangani wabah Covid-19 panen kritikan dari berbagai kalangan, tidak terkecuali masyarakat umum.
Kritik tersebut bukan berarti tanpa data, melainkan juga membawa fakta-fakta terkait di lapangan. Tidak hanya saat PPKM Darurat saja, warga juga mengeluhkan penanganan wabah virus corona jauh sebelum kebijakan tersebut.
Berikut sejumlah keluhan yang disampaikan masyarakat terhadap penanganan wabah Covid-19 di Tanjungpinang,
1. Tracing Tidak Maksimal
Baca Juga:BRIvolution 2.0, Transformasi BRI untuk Bertahan Saat Ini dan Bertumbuh di Masa Depan
Bukan hanya sekali, sejumlah warga mengeluhkan tracing kasus Covid-19 di Tanjungpinang yang dinilai buruk. Cukup banyak warga Tanjungpinang yang positif COVID-19 berdasarkan hasil pemeriksaan nakes rumah sakit di RSUP Kepri maupun tes mandiri di klinik, namun ada banyak pula yang mengaku sama sekali tidak diperhatikan bahkan tidak ada tracing.
Tidak hanya warga, sejumlah wartawan yang tertular COVID-19 ketika menjalankan tugas jurnalistik juga mengaku dibiarkan tanpa pengarahan ataupun tracing terkait.
"Kami berobat sendiri. Teman-teman yang kontak kami pun tes usap mandiri. Sepertinya 3T yang selalu dikampanyekan tidak dilaksanakan," kata Albet, salah seorang wartawan di Tanjungpinang.
Sebagai contoh, kluster Covid-19 Perumahan Griya Senggarang. Ada 32 orang di perumahan itu tertular COVID-19, namun masih ada di antara mereka bebas berkeliaran.
"Tidak ada penanganan khusus yang dilakukan pemerintah sehingga kami harus menyelamatkan diri dan keluarga kami sendiri agar tidak tertular COVID-19," kata Irul.
Baca Juga:Abai Perawatan Wajah di Masa Pandemi, Awas Risiko Skindemik, Apa Itu?
Kekecewaan warga yang kian memuncak membuat mereka lama kelamaan tidak lagi percaya pada kinerja pemerintah. Padahal, saat ini pasien Covid-19 terus bertambah, sementara RS tidak lagi mampu menampung pasien karena penuh.
"Sejumlah anggota keluarga saya positif COVID-19, dan bergejala seperti sesak nafas dan diare. Kami minta agar dirawat, tetapi ditolak karena penuh," ucap Oksep, warga KM 9 Tanjungpinang.
Kebijakan PPKM Darurat di Tanjungpinang justru menimbulkan rasa kurang simpati berbagai kelompok warga, terutama setelah tersiar kebijakan adanya tes usap antigen berbayar Rp150.000. Protes juga datang dari warga Bintan.
Tiga posko penyekatan di kawasan perbatasan antara Tanjungpinang dan Bintan, yakni di perbatasan KM 15 arah Tanjung Uban, KM 16 Sei Pulai dan perbatasan Dompak, Tanjungpinang dengan Wak Copek, Bintan. Berbagai peristiwa menunjukkan ada kegamangan petugas dalam melaksanakan PPKM Darurat.
Di perbatasan KM 15 arah Uban, kebijakan tes usap berbayar hanya dikenakan kepada orang-orang dari Bintan yang mau masuk ke Tanjungpinang, namun belum divaksinasi.
