SuaraBatam.id - Walikota Tanjungpinang Rahma mengaku usai menerima laporan adanya protes terhadap kebijakan tes antigen berbayar yang ada di akses masuk dari Bintan menuju Tanjungpinang.
“Saya justru sedih kalau tujuan kebaikan saya ini dinilai sebagai suatu penghambat," ujar Rahma usai memberikan bantuan untuk dapur umum di Jln Pemuda Tanjungpinang, Kamis (15/7/2021).
Ia mengaku tidak bermaksud melarang orang masuk ke Tanjungpinang. Rahma mengatakan, kebijakan itu bersama TNI-Polri dan berlaku sampai tanggal 20 Juli 2021.
"Saya tidak melarang orang masuk, silahkan. Tapi tunjukkan jika benar-benar bebas Covid dan ini saya rasa bukan suatu berlebihan,” kata Rahma melansir Batamnews --jaringan Suara.com.
Baca Juga:Pemprov Kepri Ajukan Tambahan Vaksin Covid-19 Pada Pemerintah Pusat
Diberitakan sebelumnya, anggota DPRD Bintan terlibat adu mulut dengan petugas penyekatan lantaran adanya tes swab antigen berbayar.
Menanggapi hal ini, Rahma beralasan, Tanjungpinang saat ini dalam status berbahaya dan PPKM Darurat.
"Istilahnya kalau ada yang masuk, ada resiko tertular. Tentunya dengan kondisi ini, siapa yang mau kena Covid,” ujarnya.
Kebijakan itu, kata Rahma sesuai dengan perintah Kemendagri. Tes antigen itu, ujar dia, hanya untuk memaksimalkan pelaksanaan PPKM darurat di Kota Tanjungpinang.
“Dengan catatan orang yang masuk sini, harus menunjukkan surat rapid antigen. Kalau tidak seperti itu tidak maksimal nantinya,” ungkap Rahma.
Baca Juga:Batam dan Tanjungpinang Terapkan PPKM Darurat non Jawa-Bali
“Kalau di tempat, karena kami minta bantu ke pihak ketiga, tentu harus dibayar,” ujar Rahma.
Rahma pun sudah dapat persetujuan soal antigen berbayar itu dari Sekda Provinsi Kepri.
“Saya dengan arif dan bijaksana menyambut baik usulan beliau, akan tetapi lebih baik lagi dari Bintan lah yang menseleksi warganya yang membutuhkan untuk masuk Kota Tanjungpinang. Kalau dari Tanjungpinang ke Bintan Insyallah tidak ada masalah,” tutupnya.
