Singgung Masa Jabatan Presiden Tiga Periode, DPD Demokrat: Wacana Gila!

"Ini wacana gila. Kemarin ada wacana pajak 12 persen untuk sembako, sekarang wacana presiden tiga periode. Kan ini sudah baik, ya sudah,"Kata Asri.

M Nurhadi
Rabu, 30 Juni 2021 | 14:17 WIB
Singgung Masa Jabatan Presiden Tiga Periode, DPD Demokrat: Wacana Gila!
]Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Riau, Asri Auzar. [Dok Demokrat Riau]

SuaraBatam.id - Ketua DPD Partai Demokrat Asri Auzar menyebut, wacana jabatan Presiden Joko widodo menjadi tiga periode adalah ide gila.

"Ini wacana gila. Kemarin ada wacana pajak 12 persen untuk sembako, sekarang wacana presiden tiga periode. Kan ini sudah baik, ya sudah,"Kata Asri, Senin (28/6/2021) kemarin.

Ia menyebut, peraturan yang sudah ada saat ini sudah cukup baik sehingga tidak perlu diganti atau dirubah.

"Jangan diutak-atik, kan sudah baik. Pemerintah baik, perjalanan kepala negara baik. Dua periode saja sesuai Undang-undang Dasar. Jangan diamandemen, ini wacana gila," paparnya.

Baca Juga:Makin Panas! Kubu KLB Moeldoko ke Kubu AHY: Ikuti Saja Proses Hukum, Jangan Tebar Fitnah!

Ia menyebut, rakyat Indonesia akan tetap memilih jabatan presiden hanya dua periode saja..

"Kalau pun diperbolehkan kita harus melihat kemaslahatan masyarakat. Mereka inginnya pemerintah itu dipimpin presiden yang hanya dua periode. Itu kesukaan dan kesenangan masyarakat," tutup Asri melansir RaiauOnline.co.id --jaringan Suara.com.

Sebelumnya santer terdengar adanya isu kemungkinan penambahan masa jabatan presiden menguat. Faktor pandemi diyakini menjadi pertimbangan penambahan tersebut. Sejumlah skenario diklaim disiapkan agar hal itu terealisasi.

Skenario pertama ialah membuka peluang periode ketiga selama lima tahun melalui pemilihan umum. Sementara skenario kedua memperpanjang masa jabatan presiden maksimal tiga tahun.

Perpanjangan itu juga disertai dengan penambahan masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Namun masa jabatan kepala daerah mungkin tidak akan terpengaruh. Jika skenario tersebut berjalan, pada 2024 hanya akan ada pemilihan kepala daerah.

Baca Juga:Minta Pulau Jawa Lockdown Total, DPP Demokrat: Biaya Lockdown Lebih Murah Dari PPKM Mikro

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini